Barang impor ini injak-injak harga diri bangsa

Selasa, 3 Februari 2015 07:00 Reporter : Harwanto Bimo Pratomo
import. shutterstock

Merdeka.com - Besarnya kekayaan alam Indonesia seakan tak bermanfaat untuk masyarakat. Indonesia tak bisa berdikari dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri. Impor selalu menjadi langkah pemerintah seakan tak mau susah.

Kegelisahan ketergantungan pada pihak asing selalu menjadi kekhawatiran anak-anak bangsa. Pasalnya, Indonesia masih sering didikte negara-negara asing yang mengamankan kepentingannya setiap menghadapi masalah.

"Bangsa Indonesia saat ini alami krisis kedaulatan. Akhir-akhir ini kita didikte kepentingan asing tentang bagaimana menjalankan demokrasi, bagaimana melaksanakan hak asasi manusia, dan didikte dalam mengelola kekayaan alam, bahkan model pemimpin pun didikte," ujar Ketua Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB), Suryo Susilo.

Suryo menilai, pemerintah tidak perlu mendengar segala masukan dari bangsa lain dalam mengerjakan roda pemerintahan atau menyelesaikan suatu masalah. Sebab, negeri ini memiliki kemampuan berdasarkan karakter kebangsaan.

"Kita bisa mengerti apa itu demokrasi, hak asasi manusia, bahkan kita bisa mengelola sumber daya alam kita sendiri," kata dia.

Ambil contoh ketidakberdayaan Indonesia dalam tata kelola langit. Saat ini, pengaturan lalu lintas udara atau Air Traffic System Provider (ATS) masih berada di bawah kendali Singapura. Sejak 1996, Indonesia menyerahkan wewenang ATS pada Singapura karena saat itu Indonesia belum mampu menyelenggarakan ATS sendiri.

Mantan Kepala Staf TNI AU, Marsekal (Purn) Chappy Hakim pernah mengkritisi masalah ini. Lewat website pribadinya Chappy menulis persoalan ini.

"Republik Indonesia sebagai negara yang jauh lebih besar seharusnya bertindak sebagai negara yang memiliki otoritas pengaturan udara di atas negara- negara kecil di sekitarnya, bukan sebaliknya," tulis pensiunan bintang jenderal empat ini.

Chappy juga mempertanyakan motif Singapura yang mempertahankan mati-matian pengaturan ATS ini. Chappy menduga ada kepentingan militer di baliknya.

Masalah soal kedaulatan ini juga pernah dikeluhkan TNI AU. Saat itu Panglima Komando Operasi TNI AU I, Marsekal Muda TNI Eddy Suyanto mengakui jika wilayah Batam dan sekitarnya masih mengandalkan pengaturan lalu lintas udara dari Singapura. Seharusnya hal ini tidak terjadi karena Indonesia harus berdaulat di wilayah udaranya sendiri.

Langit Indonesia merupakan satu contoh dari beberapa kemaslahatan negara yang harus 'tunduk' pada negara lain. Di luar itu masih ada produk-produk di Tanah Air yang bergantung pada negara lain.

Lalu apa saja produk impor yang dinilai menginjak-injak harga diri bangsa? Berikut merdeka.com mencoba merangkumnya untuk pembaca.

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini