Bappenas Sebut Penyaluran PKH dan PIP Lebih Tepat Sasaran Dibanding Bantuan Lain
Merdeka.com - Staf Ahli PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati mengatakan, program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP) lebih tepat sasaran dibandingkan program subsidi pemerintah. Menyusul penerima manfaat kedua bansos tersebut lebih didominasi oleh kelompok miskin.
Adapun dalam hal ini program subsidi yang dimaksud ialah Rastra, LPG 3 Kg, Listrik, hingga Solar. Sebagaimana yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2015.
"Di lihat dari ketepatan sasaran bantuan sosial dibandingkan subsidi, Program PKH dan PIP lebih banyak dinikmati oleh kelompok miskin. Artinya lebih tepat walau dari data Susenas yang cukup lama," kata dia dalam acara Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Tahun 2021, Senin (1/3).
Sementara, menurut Vivi, untuk program Subsidi Rastra, LPG 3 Kg, dan Listrik cenderung rata di seluruh pengeluaran. "Meskipun kelompok menengah menikmati subsidi lebih banyak," ungkap dia.
Sedangkan untuk program Subsidi Solar justru lebih banyak dinikmati oleh penduduk kaya. "Karena menggunakan distribusi terbuka atau non-targetted," bebernya.
Kendati demikian, dia tidak merinci informasi lebih lanjut terkait jumlah penerima manfaat. Termasuk juga jumlah anggaran yang telah di gelontorkan negara untuk membiayai berbagai program tersebut.
Pemerintah Klaim Bansos Efektif Lindungi Warga Rentan Selama Pandemi Covid-19
Pemerintah mengakui kehebatan peran bantuan sosial (bansos) dalam melindungi kelompok ekonomi rentan di tengah pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan langsung oleh Staf Ahli PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati.
"Jadi, bapak dan ibu pada saat Covid-19 kemarin bansos menjadi salah satu andalan pemerintah untuk kita menanggulangi pandemi Covid-19," ujarnya dalam acara Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Tahun 2021, Senin (1/3).
Vivi mengungkapkan, kontribusi positif dalam memberi perlindungan bagi kelompok ekonomi rentan terekam jelas dalam dua jenis penyaluran bansos. Pertama, di sektor kesehatan, bansos telah menjamin adanya pemberian fasilitas untuk mereka yang terpapar Covid-19 ataupun permasalahan kesehatan lainnya.
"Dalam hal ini bansos terkait iuran BPJS Kesehatan, kelompok miskin dan rentan masih mempunyai layanan akses kesehatan manakala terkena virus (Covid-19) dan juga dampak kesehatan lainnya," bebernya.
Kedua, bansos kian mengukuhkan perannya untuk memberikan perlindungan sosial bagi kelompok pekerja yang terdampak pandemi. Di antaranya melalui program Kartu Prakerja hingga Kartu Sembako.
"Manakala dia kehilangan pekerjaan atau pengurangan pendapatannya, juga tidak bisa bekerja, dan harga membumbung tinggi. Bansos ini menjadi sangat bermanfaat bagi mereka untuk mengurangi risiko hilangnya pendapatan," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaBersaksi di Sidang MK, Menko Muhadjir Sebut Bansos Bukan Program Dadakan Jelang Pilpres 2024
Muhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya
Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaBeda Program Ganjar dan Prabowo Versi Sekjen PDIP
Hasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaBPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos
Padahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.
Baca SelengkapnyaBansos Bergambar Prabowo-Gibran, TPN Lakukan Investigasi dan Bakal Lapor ke Bawaslu
Bansos merupakan program pemerintah, sehingga tidak benar jika hanya diklaim salah satu paslon.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Bantah Program Bansos Beras Jadi Pemicu Kenaikan Harga Beras
Mengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.
Baca Selengkapnya