Bappenas: Proyek dana besar jadi tak bermanfaat karena ego sektoral
Merdeka.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro meminta kepala daerah untuk menghilangkan ego sektoral dalam perencanaan anggaran pembangunan. Ego sektoral selama ini membuat anggaran cukup besar tidak efektif dan tidak bermanfaat sama sekali.
Bambang menyebut, salah satu contoh ego sektoral adalah dalam pembangunan waduk yang akhirnya tidak bisa berfungsi dengan baik karena tidak didukung irigasi yang memadai.
"Misalkan membangun waduk tanpa dilengkapi jaringan irigasi yang memadai. Jelas biaya yang dikeluarkan tentunya tidak murah tapi menjadi tidak efektif karena waduknya tidak bisa bekerja dengan baik gara-gara tidak ada jaringan irigasi yang mendukung atau ada irigasi tapi tidak jelas sawah yang akan diairi," ucap Bambang dalam kata sambutannya pada Rapat Koordinasi teknis (Rakortek) Pembangunan di dihadiri para kepala daerah, Sekda dan Bappeda dari 17 provinsi se Indonesia timur di Hotel Clarion, Makassar, Rabu, (2/3).
Contoh lain ego sektoral terjadi di Kalimantan Selatan. Ada proyek pelabuhan tapi tidak disertai pasokan listrik yang memadai dan tidak didukung jalan penghubung yang memadai. Akibatnya, pelabuhan itu tidak berfungsi penuh padahal anggarannya sudah keluar dan jumlahnya tidak kecil.
Di hadapan ratusan peserta Rakortek ini, Menteri Bambang berharap agar provinsi melakukan integrasi antara perencanaan pusat dan daerah. Dia berharap, rapat koordinasi teknis ini menjadi awal penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang baik untuk dibahas dalam Musrembang nantinya.
Musrembang tahun ini disebut akan berbeda dengan Musrembang-musrembang sebelumnya. Karena kali ini akan bicara mengenai prioritas nasional.
"Perencanaan yang akan dibuat terintegrasi untuk mendukung prioritas nasional dan prioritas nasional tentunya menjadi penting karena untuk kepentingan seluruh bangsa dan negara," tandasnya seraya menambahkan, isu-isu yang memang menjadi isu-isu konsen daerah diharapkan sejalan dengan isu prioritas nasional agar efektif.
Tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) tahun 2018 dibuat cukup simple tapi menyentuh semua hal yakni memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. "Pemerataan tidak mungkin tanpa pertumbuhan. Apa yang mau diratakan kalau pertumbuhan tidak memadai. Di saat yang sama, pertumbuhan dengan orientasi yang besar akan membuat pemerataan berpotensi memburuk, terjadi kesenjangan. Kita ingin pertumbuhan dan pemerataan jadi perhatian, caranya adalah memacu investasi dan infrastruktur," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Diresmikan Jokowi, Proyek Sistem Irigasi Gumbasa Telan Dana Rp256 Miliar Bisa Mengairi Sawah 12 Desa
Proyek sistem irigasi tersebut bermanfaat untuk mengairi sawah di 12 desa dan meningkatkan indeks Pertanaman (IP) di Kabupaten Sigi.
Baca SelengkapnyaCak Imin Banggakan SlepetNomic, Pembangunan Pakai Hati dan Otak
Proyek menyedot uang rakyat yang hanya untuk selera tertentu akan dislepet.
Baca SelengkapnyaTiga Proyek Mangkrak Warisan Tom Lembong Dibereskan Menteri Bahlil
Dari proyek mangkrak tersebut, Bahlil bilang 78,9 persen sudah diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun saja.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Wali Kota Balikpapan Anggap Membangun IKN Lebih Realistis daripada Buat 40 Kota Setara Jakarta
Dia juga menyoroti keberanian Gibran sebagai sosok pemuda yang ingin menghadirkan perubahan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaRugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan
Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca SelengkapnyaCak Imin Janjikan Masalah Sektor Pertanian Beres Tahun Ini
Menurut Cak Imin, pertanian merupakan salah satu sektor yang memerlukan perhatian khusus.
Baca SelengkapnyaGagasan Hilirasi Gibran Didukung Menteri Investasi, Realisasinya Harus Terus Ditingkatkan
Menurut Bahlil, kebijakan tersebut harus tetap berjalan bahkan ketika ia sudah selesai menjabat.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnya