Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, memastikan pemindahan Ibu Kota Indonesia keluar Jawa tidak akan mengganggu area hutan lindung. Sebab, lahan yang akan digunakan sebagai ibu kota baru ini sudah bebas dari segalanya atau clean and clear.

"(Ibu kota baru) tidak akan mengurangi luas hutan lindung," ujarnya dalam acara Forum Merdeka Barat di Kementerian Bappenas, Jakarta, Rabu (10/8).

Lokasi ibu kota baru ini sendiri nantinya akan dibangun di area lahan Bukit Soeharto. Lokasi tersebut dinilai tepat, sebab selain tidak ada banyak pemukiman dan sudah tidak seperti hutan lagi di kawasan tersebut. "Presiden bilang harus revitalisasi hutannya," imbuhnya.

Di samping itu, Menteri Bambang mengatakan adanya ibu kota baru tidak akan mengganggu masyarakat adat setempat. "Tidak akan ganggu adat. Kita kembangkan lahan kosong jadi tidak mengganggu yang sudah ada masyarakatnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengaku tidak masalah apabila daerah Kalimantan menjadi salah satu pusat ibu kota. Asalkan, lahan yang digunakan nantinya harus tetap berdasarkan instrumen yang dituangkan di dalam regulasi perhutanan.

"Kalau KLHK sih yang penting kebutuhan terhadap lahan bagi ibu kota baru itu berdasarkan instrumen-instrumen yang ada di dalam regulasi kehutanan itu dimungkinkan," katanya.