Bappenas Minta Pemda Mulai Susun Protokol Kenormalan Baru
Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengajak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyiapkan sejumlah protokol new normal.
Arahan tersebut diberikan lantaran sejumlah daerah seperti DKI Jakarta dalam waktu dekat akan mengakhiri pasa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), untuk kemudian coba bertoleransi dengan pandemi corona lewat skema new normal.
"Jadi sebelum kita buka atau kurangi pembatasan ini, kita harus melakukan kampanye besar besaran mengenai apa new normal itu, atau Bahasa Indonesia-nya kenormalan baru, hidup dalam kenormalan baru itu seperti apa," tuturnya dalam rapat virtual, Selasa (26/5).
Menteri Suharso menyatakan, poin pertama yang harus dipersiapkan yakni dengan melakukan tes pemeriksaan kepada seluruh orang yang dicurigai sebagai orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).
Sistem Kesehatan Daerah Perlu Ditingkatkan
Poin selanjutnya, dia mendorong sistem kesehatan di tiap daerah untuk ditingkatkan. Selain itu, protokol pencegahan Covid-19 diimbaunya juga wajib diterapkan.
"Semua orang harus pakai masker. Apa boleh buat, hidup kita sudah dipaksa pakai masker sampai vaksin ditemukan," ucap dia.
"Jepang saja pada waktu terjadi flu burung, mereka semua mewajibkan negaranya pakai masker. Yang penting sekali lagi pembatasan itu ditentukan," seru Suharso.
Ketiga, yakni menggencarkan pengawasan (surveillance) dan memperkuat data yang akurat. Dia pun mewanti-wanti bahwa dalam fase new normal ini bukan berarti pandemi corona hilang.
"Kemudian mengendalikan virus bukan berarti hilang. Kita akan menerapkan kenormalan baru, kemudian protokol kesehatan," tegas Menteri Suharso.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaTerbesar Sepanjang Sejarah, Kemenag Buka Lowongan 20.722 CPNS dan 89.781 PPPK
Berbagai formasi di lingkungan Kemenag memiliki peran penting dalam memberikan wawasan terkait program pembangunan yang dilakukan pemerintah.
Baca SelengkapnyaSosialisasi Perubahan UU IKN, Bappenas - Otorita IKN Libatkan Publik
Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas membahas pentingnya keterlibatan dan kolaborasi semua pihak.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tak Sembarangan PNS Bisa Pindah ke Ibu Kota Nusantara, Ternyata Ada Syarat Ketat Harus Dilalui
Strategi perpindahan PNS menuju IKN tidak hanya perpindahan fisik semata, tetapi juga perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu.
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaMoeldoko Pastikan Bansos Tidak Akan Dihentikan: Program Jaminan Sosial Sudah Lama Digagas Pemerintah
Sebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan disalahgunakan
Baca SelengkapnyaPasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta
Pemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPemerintah Resmi Buka Rekrutmen CPNS 2024, Ada Penempatan untuk IKN
Berikut rincian formasi yang dibuka untuk CPNS 2024.
Baca SelengkapnyaPNS Mulai Pindah ke IKN Nusantara Bulan Juli, Bakal Dapat Tunjangan Tambahan
Sebagaimana arahan Presiden bahwa strategi perpindahan menuju IKN tidak hanya perpindahan fisik semata, tetapi juga perubahan paradigma.
Baca Selengkapnya