Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bappenas Gandeng Jepang Dalam Penerapan SDG's di 5 Provinsi

Bappenas Gandeng Jepang Dalam Penerapan SDG's di 5 Provinsi Bappenas dan Jica. ©2019 Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan Japan International Cooperation Agency (Jica) menandatangani Records of Discussion (R/D) mengenai proyek kerja sama teknis Strengthening Framework of Implementation of Sustainable Development Goals.

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Gellwynn Jusuf menyebutkan, proyek ini merupakan fase ke-2 dari proyek kerja sama teknis 'Strengthening Framework of Implementation of Sustainable Development Goals' yang akan dimulai pada bulan April 2019 yang direncanakan akan berlangsung selama 1,5 tahun di 5 provinsi di Indonesia.

"Sebagai proyek percontohan, Kementerian PPN/Bappenas dan Jica telah menyepakati untuk memulai proyek percontohan di Provinsi DKI Jakarta dan Banten, serta tiga provinsi lainnya yang akan ditentukan saat proyek berjalan," kata dia di kantornya, Kamis (4/4).

Proyek ini bertujuan untuk memperkuat sistem pelaksanaan guna mencapai TPB/SDGs yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017, Menteri PPN/Kepala Bappenas ditunjuk menjadi Koordinator Tim Pelaksana TPB/SDGs di Indonesia.

"Untuk itu, proyek kerja sama teknis ini akan mendukung Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi penyusunan indikator mengenai TPB/SDGs yang belum selesai didefinisi metadatanya oleh PBB. Perumusan rencana aksi untuk pencapaian indikator dan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi," ujarnya.

Saat ini, Indonesia baru berhasil mengumpulkan data sebanyak 36 persen atau 85 dari keseluruhan indikator SDGs yang sebanyak 241, sehingga masih dibutuhkan pengumpulan data untuk indikator lainnya.

Selain itu, dikatakan bahwa rencana-rencana aksi harus dirumuskan atau ditingkatkan kualitasnya, demi membangun inisiatif pencapaian semua indikator SDGs. Untuk itu pemerintah dan Jica akan secara aktif berbagi informasi atau transfer knowledge serta hasil pencapaian proyek dengan berbagai mitra pembangunan baik dengan negara berkembang, organisasi internasional, perusahaan swasta, universitas dan masyarakat sipil.

Dalam kesempatan serupa, Chief Representative Jica Indonesia Office, Shinichi Yamanaka menjelaskan alasan bekerja sama dengan Indonesia. "Alasan Jica memilih Indonesia melaksanakan program ini karena Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki minat besar dan semangat besar menjalankan SDG. Terutama inisiatif Bappenas tinggi sehingga kami mendukung sekali inisiatif tersebut," kata dia.

Sementara itu, dia mengungkapkan lima provinsi dipilih sebagai pilot project atau percontohan, lantaran memiliki karakteristik yang memungkinkan implementasi proyek tersebut bisa dilaksanakan secara lancar dan menyeluruh. Nantinya, hasil dari 5 provinsi tersebut akan disebar dan diterapkan di provinsi lainnya di Indonesia.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Keberlanjutan Program Bantuan Pangan, Jokowi Tunggu Sampai Juni: Kita Lihat Ada Anggaran Enggak

Keberlanjutan Program Bantuan Pangan, Jokowi Tunggu Sampai Juni: Kita Lihat Ada Anggaran Enggak

Ayu, salah seorang penerima bantuan, mengaku bersyukur atas bantuan pangan yang diberikan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Diresmikan Jokowi, Proyek Sistem Irigasi Gumbasa Telan Dana Rp256 Miliar Bisa Mengairi Sawah 12 Desa

Diresmikan Jokowi, Proyek Sistem Irigasi Gumbasa Telan Dana Rp256 Miliar Bisa Mengairi Sawah 12 Desa

Proyek sistem irigasi tersebut bermanfaat untuk mengairi sawah di 12 desa dan meningkatkan indeks Pertanaman (IP) di Kabupaten Sigi.

Baca Selengkapnya
Bappenas Buka Loker Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli, Cek Persyaratannya di Sini

Bappenas Buka Loker Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli, Cek Persyaratannya di Sini

Pendaftaran dibuka sampai besok, Selasa 20 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Bantuan Pangan untuk 3.583.000 Keluarga di Jateng Mulai Disalurkan Secara Bertahap

Bantuan Pangan untuk 3.583.000 Keluarga di Jateng Mulai Disalurkan Secara Bertahap

Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras untuk periode Januari hingga Juni 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Jateng Putuskan Kelakar Zulhas di Rakernas APPSI Tidak Langgar Aturan Kampanye

Bawaslu Jateng Putuskan Kelakar Zulhas di Rakernas APPSI Tidak Langgar Aturan Kampanye

Bawaslu Jateng menyatakan tidak ada unsur pelanggaran kampanye pada peristiwa itu, karena Rakernas DPP APPSI bukan merupakan kegiatan kampanye pemilu.

Baca Selengkapnya
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

Baca Selengkapnya