Merdeka.com - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memberikan fasilitas dengan menggandeng perbankan dan lembaga penyedia modal usaha untuk memberikan akses permodalan kepada nelayan.Dengan adanya insentif modal usaha, para nelayan dapat terbantu dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan.

Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga M. Zaini mengatakan, modal usaha bisa digunakan untuk perawatan armada penangkapan ikan seperti kapal perikanan, alat penangkapan ikan, mesin kapal perikanan, bahan bakar serta kebutuhan lain yang diperlukan saat melaut.

"Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya memberikan fasilitas permodalan untuk nelayan. KKP juga telah bekerja sama dengan perbankan agar para nelayan diberikan kemudahan dalam mengakses permodalan," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (11/8).

Zaini mengungkapkan, permodalan ini menjadi masalah klasik yang selalu dialami oleh nelayan. Para nelayan merasa dipersulit ketika mengurus kredit ke perbankan dengan syarat yang berbelit-belit. Ujungnya, nelayan pun enggan mengurus kredit bergulir.

"Tidak ada yang sulit sebetulnya, kekurangan informasi biasanya menjadi sumber permasalahan. Dalam berbagai kesempatan KKP terus melibatkan perbankan unutk memberikan sosialisasi dan tata cara pengajuan permodalan usaha untuk nelayan," jelasnya.

Menyikapi hal tersebut, KKP menyerahkan bantuan permodalan secara simbolis untuk nelayan melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BJB Cirebon yang menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) mikro dan retail untuk nelayan.

Selain itu, sejumlah bantuan lain turut diserahkan untuk nelayan seperti klaim asuransi nelayan, penyerahan sertifikat keterampilan penanganan ikan (SKPI), sertifikat cara penanganan ikan yang baik (CPIB), sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) lembar awal.

Kemudian, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, polis asuransi nelayan mandiri Simantep Jasindo, sertifikat hak atas tanah (SeHAT) nelayan, bantuan calon induk ikan nila senilai Rp 4 juta oleh Ditjen Perikanan Budidaya serta penandatanganan kerja laut antara pemilik kapal perikanan dan awak kapal perikanan.

Tingkatkan Komunikasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi, mengungkapkan pihaknya turut mendukung langkah KKP dalam meningkatkan komunikasi dengan nelayan. Ini sejalan dengan arahan Presiden RI untuk menangkap seluruh aspirasi dan keluhan yang dialami oleh nelayan.

"Nelayan adalah stakeholders utama KKP. Sudah jelas dalam amanat undang-undang bahwa nelayan wajib dilindungi dan diberdayakan. Selain diberikan asuransi juga harus diberikan kemudahan permodalan usahanya. Kita juga akan terus memperjuangkan akses nelayan kecil mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi," tuturnya.

Dedi juga mengapresiasi langkah KKP melalui perizinan perikanan tangkap yang kini dapat dilakukan online hanya 1 jam melalui layanan sistem informasi izin layanan cepat (SILAT). Menurutnya, upaya ini merupakan terobosan KKP untuk memberikan pelayanan prima yang cepat kepada pelaku usaha perikanan sehingga tidak perlu waktu lama dalam mengurus perizinan perikanan tangkap.