Banyak perusahaan tambang tidak serahkan jaminan reklamasi

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengawasi secara ketat pelaksanaan kegiatan tambang reklamasi dan revegetasi lahan pertambangan. ESDM harus memberikan sanksi penghentian perpanjangan izin jika kegiatan tersebut tidak dilakukan. 

Anggota BPK Ali Masykur Musa mengatakan Kementerian ESDM harus tindak tegas apabila tidak melaksanakan pada perusahaan pertambangan yang menyalahi aturan. "Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi dan revegetasi dengan baik harusnya tidak diperpanjang izinnya," katanya di Kementerian ESDM, Jakarta Senin (25/6).

BPK menemukan pada 2011, 64 pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang belum menyampaikan rencana reklamasi dan revegetasi, 73 pemegang IUP dan 3 perusahaan pemegang perjanjian kontrak penambangan batubara yang belum menempatkan jaminan reklamasi atau jaminan pasca tambang sesuai ketentuan yang berlaku.

"Keberhasilan meraih laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP), dapat menjadi motivasi meningkatkan pengelolaan lingkungan pertambangan sesuai dengan prinsip yang baik," kata Ali Masykur Musa.