Banyak Masyarakat Terjerat Fintech Ilegal Bukti Literasi Keuangan RI Masih Rendah
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa maraknya masyarakat yang terjerat fintech Peer to Peer (P2P) lending illegal menjadi bukti literasi keuangan masyarakat masih rendah.
"Pinjaman melalui P2P lending illegal banyak menjerat konsumen dengan suku bunga yang tinggi, selain itu cara penagihan mereka kasar bahkan hingga mengandung unsur pelecehan," kata Menkeu Sri dalam OECD-OJK Conference on Financial Inclusion, Financial Consumer Protection and Financial Literacy in the Asia-Pasific, Kamis (2/12).
Menurut Sri Mulyani, tingginya kasus keuangan ilegal di Indonesia, tidak lepas dari literasi keuangan yang relatif masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan konsumen yang kuat untuk memastikan perluasan akses ke layanan keuangan yang lebih baik.
Berdasarkan data OJK, indeks literasi keuangan Indonesia hanya berada pada level 38,03 persen pada 2019. Level tersebut jauh lebih rendah dari indeks inklusi keuangan. Angka tersebut menunjukkan banyak masyarakat di Indonesia yang menggunakan jasa keuangan bahkan tanpa memiliki kemampuan untuk memahami atau memiliki literasi keuangan yang memadai.
"Oleh karena itu, literasi keuangan perlu ditingkatkan. Sehingga nasabah dapat memanfaatkan produk finansial dengan aman dan efektif serta dapat melindungi diri dari potensi penipuan," ujarnya.
Penting untuk Masyarakat Menengah Bawah
Sri Mulyani menegaskan bahwa literasi keuangan sangat penting menyasar masyarakat menengah ke bawah, terutama keluarga miskin yang rentan akan penipuan, seperti orang tua, pemilik usaha kecil dan menengah yang kurang berpendidikan.
"Ini semua adalah kelompok rentan yang bisa menjadi jalinan aktivitas keuangan ilegal. Kita perlu menemukan pendekatan yang lebih efektif untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan," tegasnya.
Apalagi, di masa pandemi covid-19 telah memaksa banyak orang untuk bertransformasi dan menggunakan teknologi digital. Kendati begitu, hal tersebut tidak secara otomatis membuktikan inklusi keuangan atau bahkan literasi keuangan Indonesia membaik.
"Pandemi covid-19 memberikan kita pelajaran yang sangat-sangat berharga untuk dipelajari," tutup Sri Mulyani.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sektor fintech syariah dapat terus tumbuh dan mampu menjawab kebutuhan keuangan konsumen Muslim di Indonesia.
Baca SelengkapnyaIsu mundurnya Sri Mulyani dari Menteri Keuangan dinilai hanya ‘digoreng’ pihak tertentu
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap pertemuan pertama kali dengan Susi Pudjiastuti
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Nilai transaksi digital banking mencapai Rp5.163 triliun.
Baca SelengkapnyaSebanyak 29,2 juta pelaku UMKM saat ini belum memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.
Baca SelengkapnyaOtoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.
Baca SelengkapnyaPenyaluran Kredit untuk Mobil Listrik Masih Rendah, Terkendala Tingginya Suku Bunga
Baca SelengkapnyaAVISI: Perlu Bersama-sama Temukan Solusi Melawan Pembajakan Konten Ilegal
Baca SelengkapnyaOtoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan mencapai angka peningkatan indeks literasi keuangan yaitu 65 persen dan inklusi keuangan 93 persen pada 2027.
Baca Selengkapnya