Banyak Masyarakat Terjerat Fintech Ilegal Bukti Literasi Keuangan RI Masih Rendah

Kamis, 2 Desember 2021 17:00 Reporter : Merdeka
Banyak Masyarakat Terjerat Fintech Ilegal Bukti Literasi Keuangan RI Masih Rendah Ilustrasi fintech. © business insider

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa maraknya masyarakat yang terjerat fintech Peer to Peer (P2P) lending illegal menjadi bukti literasi keuangan masyarakat masih rendah.

"Pinjaman melalui P2P lending illegal banyak menjerat konsumen dengan suku bunga yang tinggi, selain itu cara penagihan mereka kasar bahkan hingga mengandung unsur pelecehan," kata Menkeu Sri dalam OECD-OJK Conference on Financial Inclusion, Financial Consumer Protection and Financial Literacy in the Asia-Pasific, Kamis (2/12).

Menurut Sri Mulyani, tingginya kasus keuangan ilegal di Indonesia, tidak lepas dari literasi keuangan yang relatif masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan konsumen yang kuat untuk memastikan perluasan akses ke layanan keuangan yang lebih baik.

Berdasarkan data OJK, indeks literasi keuangan Indonesia hanya berada pada level 38,03 persen pada 2019. Level tersebut jauh lebih rendah dari indeks inklusi keuangan. Angka tersebut menunjukkan banyak masyarakat di Indonesia yang menggunakan jasa keuangan bahkan tanpa memiliki kemampuan untuk memahami atau memiliki literasi keuangan yang memadai.

"Oleh karena itu, literasi keuangan perlu ditingkatkan. Sehingga nasabah dapat memanfaatkan produk finansial dengan aman dan efektif serta dapat melindungi diri dari potensi penipuan," ujarnya.

2 dari 2 halaman

Penting untuk Masyarakat Menengah Bawah

Sri Mulyani menegaskan bahwa literasi keuangan sangat penting menyasar masyarakat menengah ke bawah, terutama keluarga miskin yang rentan akan penipuan, seperti orang tua, pemilik usaha kecil dan menengah yang kurang berpendidikan.

"Ini semua adalah kelompok rentan yang bisa menjadi jalinan aktivitas keuangan ilegal. Kita perlu menemukan pendekatan yang lebih efektif untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan," tegasnya.

Apalagi, di masa pandemi covid-19 telah memaksa banyak orang untuk bertransformasi dan menggunakan teknologi digital. Kendati begitu, hal tersebut tidak secara otomatis membuktikan inklusi keuangan atau bahkan literasi keuangan Indonesia membaik.

"Pandemi covid-19 memberikan kita pelajaran yang sangat-sangat berharga untuk dipelajari," tutup Sri Mulyani.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Sri Mulyani Fokus Pembiayaan Digital untuk Kejar Target Inklusi Keuangan 2022
OJK: Mengembangkan Ekonomi Digital Perlu Pemahaman Masyarakat yang Baik
OJK Gelar Kompetisi untuk Tingkatkan Inklusi Keuangan, Ini Daftar Pemenangnya
Berlangsung Sepanjang Oktober, Bulan Inklusi Keuangan 2021 Diikuti 1,3 Juta Peserta
OJK Akui Ada Ketimpangan Akses Keuangan di Kota dan Desa
OJK Sebut Inklusi Keuangan Bisa Jadi Solusi Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini