Merdeka.com - Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar meminta pemerintah mengevaluasi pemberian insentif pajak. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk reformasi kebijakan. Di mana selama ini, insentif pajak banyak mengandalkan penerimaan pajak.

"Dalam reformasi kebijakan, Insentif perpajakan memang sudah seharusnya dievaluasi. Selama ini pemberian insentif telah menggerus penerimaan pajak," kata Fajry, Selasa (17/8).

Fajry mengatakan, jika insentif pajak diberikan secara tidak tepat maka pemerintah perlu merevisi insentif tersebut. Begitupula dengan memperbaiki progresivitas pajak.

"Ini dibutuhkan mengingat basis pajak yang kuat membutuhkan pendapatan perkapita yang semakin merata tak hanya tinggi," katanya.

Fajry melanjutkan, pihaknya mengapresiasi reformasi perpajakan menuju sistem sistem yang sehat dan adil, baik reformasi kebijakan dan reformasi administrasi. Upaya ini tak hanya mendorong penerimaan tetapi juga sejalan dengan mendorong ekonomi.

"Kami melihat reformasi ini tak hanya memberikan peningkatan penerimaan namun juga berkelanjutan. Tak hanya mendorong penerimaan namun juga sejalan dengan upaya mendorong ekonomi," jelasnya.

Dia menambahkan, reformasi administrasi menjadi tak terelakkan dan harus dilakukan secara berkelanjutan. Administrasi pajak yang lebih sederhana dan efisien serta menjamin kepastian hukum akan mampu mendorong penerimaan melalui peningkatan kepatuhan.

"Namun di sisi lain, reformasi ini juga akan mendorong iklim usaha. Alhasil, penerimaan meningkat dan ekonomi juga terdorong," tandasnya.