Banyak Gerus Penerimaan, Pemerintah Diminta Evaluasi Insentif Pajak

Selasa, 17 Agustus 2021 18:00 Reporter : Anggun P. Situmorang
Banyak Gerus Penerimaan, Pemerintah Diminta Evaluasi Insentif Pajak ilustrasi pajak. ©Istimewa

Merdeka.com - Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar meminta pemerintah mengevaluasi pemberian insentif pajak. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk reformasi kebijakan. Di mana selama ini, insentif pajak banyak mengandalkan penerimaan pajak.

"Dalam reformasi kebijakan, Insentif perpajakan memang sudah seharusnya dievaluasi. Selama ini pemberian insentif telah menggerus penerimaan pajak," kata Fajry, Selasa (17/8).

Fajry mengatakan, jika insentif pajak diberikan secara tidak tepat maka pemerintah perlu merevisi insentif tersebut. Begitupula dengan memperbaiki progresivitas pajak.

"Ini dibutuhkan mengingat basis pajak yang kuat membutuhkan pendapatan perkapita yang semakin merata tak hanya tinggi," katanya.

Fajry melanjutkan, pihaknya mengapresiasi reformasi perpajakan menuju sistem sistem yang sehat dan adil, baik reformasi kebijakan dan reformasi administrasi. Upaya ini tak hanya mendorong penerimaan tetapi juga sejalan dengan mendorong ekonomi.

"Kami melihat reformasi ini tak hanya memberikan peningkatan penerimaan namun juga berkelanjutan. Tak hanya mendorong penerimaan namun juga sejalan dengan upaya mendorong ekonomi," jelasnya.

Dia menambahkan, reformasi administrasi menjadi tak terelakkan dan harus dilakukan secara berkelanjutan. Administrasi pajak yang lebih sederhana dan efisien serta menjamin kepastian hukum akan mampu mendorong penerimaan melalui peningkatan kepatuhan.

"Namun di sisi lain, reformasi ini juga akan mendorong iklim usaha. Alhasil, penerimaan meningkat dan ekonomi juga terdorong," tandasnya. [azz]

Baca juga:
Sri Mulyani: Insentif Pajak Tetap Kita Berikan di 2022, tapi Lebih Selektif
Bocoran Kebijakan Pemerintah untuk Kejar Target Pajak yang Naik 9,5 Persen di 2022
Intip Kekayaan Dadan Ramdani, Pejabat Ditjen Pajak yang Ditahan KPK
Sri Mulyani Awasi Langsung Investigasi Kasus Korupsi di Ditjen Pajak
KPK Tetapkan Tersangka dan Tahan Pejabat Ditjen Pajak Dadan Ramdani Atas Kasus Suap
Terdampak Pandemi, Penerimaan Pajak Bali Hanya Capai 44,36 Persen di Juli 2021

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini