Merdeka.com - Plt. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, La Ode Ahmad Pidana Bolombo menilai banyak Pemerintah Daerah (Pemda) yang kerap mengklaim wilayahnya sebagai daerah lumbung pangan, namun tidak diiringi dengan upaya pengembangan sektor pertanian. Artinya Pemda masih tidak memberikan perhatian lebih kepada sektor yang menjadi kebanggaannya tersebut.

"Setiap daerah selalu mengklaim sebagai penghasil pertanian tapi Pemda tidak memikirkan pengembangan pangan di daerah," kata La Ode dalam Seminar Nasional: Strategi Menjaga Inflasi dan Ketahanan Pangan Ekonomi Daerah 2023 di Gumaya Tower Hotel, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/1).

Tak hanya soal pengembangan sektor pertanian, Pemda juga kerap mengabaikan sarana transportasi dan moda angkutannya. Padahal infrastruktur dan moda transportasi menjadi faktor penting dalam penentuan harga pangan.

"Kalau jalan tidak memadai ini akan berpengaruh ke harga. Mau ambil barang di sentra pangan akan susah dan sulit kalau jalannya jelek dan moda transportasinya kurang," ungkapnya.

Makanya, diperlukan komunikasi efektif yang dilakukan Pemda. Bila membangun infrastruktur sendiri bisa menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka Pemda bisa mengusulkan pembangunan ke pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.

"Kalau dibiayai sendiri ini bisa gerus anggaran daerah kan bisa mengajukan pemerintah, makanya ini perlu kerja sama dengan pemerintah pusat," kata dia.

Selain itu, La Ode juga meminta antar Pemda saling berbagi informasi dan data dalam hal apapun, utamanya masalah pangan. Setiap daerah harus saling terkoneksi dengan data statistik dalam menjaga inflasi.

Agar tidak ada daerah yang kekurangan bahan pangan atau komoditas tertentu sehingga harganya menjadi sangat tinggi. Namun di sisi lain komoditas tersebut menumpuk dan harganya jatuh sehingga merugikan petani.

"Komunikasi yang efektif sehingga ada koordinasi buat stakeholder," pungkasnya.