Merdeka.com - Bank Indonesia telah mengeluarkan setidaknya sembilan aturan mendekati penghujung tahun ini. Peraturan-peraturan tersebut keluar dari tiga koridor kebijakan yaitu koridor pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, koridor penguatan ketahanan dan daya saing perbankan, dan koridor penguatan fungsi intermediasi perbankan. Dengan aturan tersebut, diharapkan industri perbankan semakin efisien, aman, mudah dan dapat terjangkau masyarakat secara luas.

Belum lagi adanya aturan yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan. Semisal iuran yang wajib disetorkan bank ke OJK yang mulai dipungut tahun depan. Banyaknya aturan-aturan baru ini, diharapkan tidak menghambat kinerja dan rencana ekspansi perbankan dalam negeri.

"Ya kita sesuaikan satu per satu, dan saya yakin itu kan tak mesti harus sekaligus," ungkap Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini di Jakarta, Jumat (23/11) malam.

Menurutnya, penyesuaian tentu membutuhkan waktu dan persiapan. Perbankan tidak serta merta dapat dengan cepat menyesuaikan dan memenuhi semua aturan-aturan baru. Yang terpenting, kata dia, kinerja perbankan tidak terganggu.

"Mudah - mudahan tidak terlalu menganggu bisnis utama kita menerima simpanan, memberikan kredit, melaksanakan transaksi, saya kira BI juga paham, penyesuaikan yang dilakukan membutuhkan waktu dan ada masa transisinya," katanya.

Seperti diketahui sebelumnya, Bank Indonesia menggelontorkan sembilan aturan baru. Dalam koridor pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia mengeluarkan empat peraturan, yaitu aturan finance to value (FTV/rasio pinjaman terhadap aset) untuk pembiayaan pemilikan rumah dan down payment (DP/uang muka).

Aturan ini untuk pembiayaan kendaraan bermotor yang mulai diberlakukan di perbankan syariah, pengaturan kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan (Trust) agar perbankan devisa Tanah Air bisa mengelola devisa hasil ekspor (DHE) yang masuk, aturan Capital Equivalence Maintained Assets (CEMA) untuk kantor cabang bank asing (KCBA) yang beroperasi di Indonesia, dan terakhir adalah aturan penyempurnaan ketentuan fasilitas pendanaan jangka pendek bagi bank umum.

Dari koridor penguatan ketahanan dan daya saing perbankan, bank sentral keluarkan dua aturan anyar setelah aturan kepemilikan saham bank umum keluar pada 13 Juli 2012 lalu, yaitu pengaturan kegiatan usaha dan perluasan jaringan kantor bank berdasarkan modal atau multiple license atau izin berjenjang dan penyempurnaan ketentuan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia (single presence policy/SPP).

Sementara itu dari koridor penguatan fungsi intermediasi perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan dua aturan baru yaitu peningkatan akses layanan pemberian kredit atau pembiayaan UMKM oleh bank umum dan perluasan akses layanan keuangan melalui branchless banking.