Bantuan Pemerintah Sangat Banyak dan Beragam Dinilai Tak Efektif di Masyarakat
Merdeka.com - Menurunnya daya beli atau permintaan masyarakat selama pandemi berimbas pada cash flow pelaku usaha UMKM. Turunnya daya beli masyarakat disebabkan berkurangnya pendapatan akibat diberhentikannya sejumlah pekerjaan, di mana mereka bisa mendapat uang untuk dibelanjakan.
Pengamat Ekonomi, Piter Abdullah menyoroti hal ini sebagai permasalahan dalam likuiditas. Maksudnya, demand ini, kata Piter juga termasuk dalam likuiditas.
"Permasalahan utamanya adalah likuiditas, di mana demand itu likuiditas juga. Kalau kita ingin mendorong adanya demand, perlu ada likuiditas, khususnya di konsumsi rumah tangga," kata Piter dalam Webinar 'Langkah Penting Perbankan dalam Mendorong Bisnis UMKM di Masa Pandemi', Rabu (15/7).
"Artinya, mereka yang kehilangan income atau berkurangnya income itu perlu ada bantuan. Maka perlu sekali ada bantuan sosial," imbuhnya.
Namun, yang menjadi persoalan saat ini adalah penyaluran atau realisasi dari bantuan tersebut terbilang lambat. Juga banyak terjadi kerancuan di masyarakat akar rumput, mengakibatkan bantuan ini menjadi kurang efektif.
"Kritik saya kepada pemerintah, Pemerintah itu terlalu kebanyakan skin dalam memberikan bantuan," kata Piter.
Disebutkannya, ada skin sembako, ada skin bantuan langsung tunai (BLT), ada PKH, "kenapa itu tidak dijadikan satu. Sehingga lebih mudah, dan penyalurannya lebih cepat," sambung dia.
Pelonggaran PSBB
Di sisi lain, Piter juga menyadari langkah pemerintah untuk melonggarkan PSBB sebagai upaya memulihkan demand tersebut. Sehingga nantinya perputaran ekonomi akan bisa pulih dan UMKM dapat kembali mendekati normal.
"Jadi adanya bantuan sosial, kemudian pelonggaran aktivitas ekonomi sosial saya kira itu membantu terjadi nya demam dan membuka peluang UMKM untuk bekerja mendekati normal," pungkas dia.
Reporter: Pipit Ika
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor
Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaBantuan Pangan untuk 3.583.000 Keluarga di Jateng Mulai Disalurkan Secara Bertahap
Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras untuk periode Januari hingga Juni 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kemiskinan di Jatim Turun Drastis, Ini Sederet Bantuan yang Diterima Masyarakat dari Pemerintah
Mereka mendapat bantuan modal usaha hingga bagi hasil bea cukai tembakau
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaBulog Lanjutkan Program Bantuan Pangan Beras untuk Penuhi Kebutuhan Penduduk Indonesia
Keberhasilan Bulog menyalurkan Bantuan Pangan Beras pada tahun 2023 kembali dilanjutkan dengan penyaluran program yang sama untuk tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga
Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca SelengkapnyaRealisasi Penyaluran Dana Peremajaan Sawit Rakyat 2023 Lebih Kecil dari Target, Ternyata Ini Penyebabnya
Berdasarkan catatan yang diterima Airlangga, kendala yang kerap terjadi saat realisasi dana PSR yaitu rekomendasi dari dinas terkait.
Baca SelengkapnyaCurhat Pengungsi Gempa Bawean: Bantuan Lambat, Letak Dapur Umum Sangat Jauh
Kebutuhan makan para pengungsi yang berada di pedesaan cukup memprihatinkan lantaran ketiadaan dapur umum.
Baca Selengkapnya