Merdeka.com - Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi bidang pertanian yang sangat besar. Kebijakan pertanian yang dikeluarkan pemerintah terkadang kontraproduktif lantaran tidak mengacu pada data yang ada.

Semisal kebijakan pemerintah membuka keran impor daging sapi. Kebijakan ini disayangkan Badan Pusat Statistik (BPS) lantaran data yang dimiliki BPS menyebutkan bahwa impor tidak perlu dilakukan mengingat potensi sapi potong yang dimiliki Indonesia besar.

Berangkat dari kondisi itu, BPS bersiap menyebar 'pasukan' statistik ke seluruh pelosok tanah air. Tujuannya untuk membantu perencanaan, implementasi kebijakan dan evaluasi program pembangunan pertanian.

Langkah ini sekaligus untuk memperbaiki kinerja Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait seperti pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, perdagangan dan Bappenas.

Kepala BPS, Suryamin, mengatakan hasil sensus berupa data statistik pertanian terkini yang lengkap dan akurat akan membantu mempertajam sasaran program pemerintah di bidang pertanian.

Salah satu yang didata BPS adalah jumlah petani dan potensi pertanian. "Data akan menunjukkan berbagai informasi seperti populasi usaha pertanian, rumah tangga petani termasuk petani gurem, komoditas pertanian, serta distribusi lahan," ujarnya saat ditemui dalam pembukaan apel siaga sensus pertanian di kantornya, Jakarta, Jumat (8/3).

Sensus ini akan mendata beberapa komoditi seperti budidaya tanaman, pemeliharaan ternak atau unggas, budidaya dan penangkapan ikan, perburuan, penangkapan atau penangkaran satwa liar dan pemungutan hasil hutan serta jasa pertanian.

"Petugas sensus ini berjumlah sekitar 250 ribu orang terdiri dari unsur BPS dan mitra BPS," tuturnya.

Program ini akan diawasi secara ketat dari sisi administrasi agar terhindar dari potensi praktik korupsi.