Merdeka.com - Lemahnya perekonomian ditambah kuatnya nilai tukar dolar terhadap Rupiah berdampak luas. Terutama bagi nasib para pekerja yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pemangkasan jumlah pekerja itu didasari makin mahalnya harga bahan baku akibat tingginya nilai tukar yang masih didominasi impor. Selain itu juga, didorong dengan menurunnya daya beli masyarakat belakangan ini.

Para perusahaan sudah berancang-ancang dengan berbagai kebijakan guna mempertahankan bisnisnya. Salah satunya dengan PHK massal. Perlu ada solusi bagi pengusaha guna mengatasi masalah ini.

Pengamat Ekonomi Telisa Aulia Falianty melihat PHK seharusnya menjadi langkah terakhir pengusaha dalam mengalami goncangan ekonomi. Maka itu perlu adanya bantuan pemerintah guna mencegah kejadian buruk itu.

"Kalau bisa PHK jadi jalan terakhir pengusaha," kata Telisa kepada merdeka.com, Jumat (28/8) kemarin.

Dia menilai sebaiknya langkah yang diambil pengusaha dalam menghadapi pelemahan ekonomi dan penguatan Dolar, dengan memangkas jam kerja. Namun bila tetap berakhir PHK maka pemerintah mesti menyiapkan strategi lainnya.

Telisa melanjutkan, persiapan yang harus dilakukan pemerintah, diantaranya dengan mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) hingga pengiriman tenaga kerja dalam negeri ke luar negeri bagi karyawan terkena PHK.

Cara itu masih ampuh guna mendatangkan banyak devisa meski diperlukan waktu dalam memberikan pendidikan kepada para tenaga kerja. "Mendorong pekerja Indonesia sampai ke luar negeri untuk menghasilkan devisa. Ya tentu dibantu untuk latihan keterampilan dan bahasanya," ungkapnya.

Dia mencontohkan Filipina yang belakangan gemar mengirim tenaga kerjanya ke luar negeri. Sehingga tidak terlalu khawatir goyang meski terjadi pelemahan ekonomi.

Menurut Telisa, pemerintah segera merealisasikan infrastruktur dalam negeri juga sebagai bentuk bantuan kepada pengusaha. Selain itu, penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) juga penting.

Dia melihat, pemerintah masih ragu dalam menurunkan BBM meski harga minyak dunia tengah jatuh pada kisaran USD 43 per barel. Padahal, penurunan harga itu akan sangat membantu pengusaha memangkas biayanya.

"Harus turun dong BBM. Pemerintah kok masih ngitung-ngitung gitu. Dengan penurunan BBM. pengusaha ini bakal terbantu," tegasnya.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia turut meminta agar pengusaha tidak menjadikan PHK menjadi pemikiran. Langkah ini tetap menjadi pilihan terakhir.

Anggota Kadin Indonesia Didi Suwondo menjelaskan, perusahaan yang melakukan PHK biasanya tidak mampu lakukan penjualan lagi. Terutama bagi perusahaan yang bergerak pada sektor ekspor.

"Kalau itu jualan untuk ekspor dia tidak bisa ekspor. Kenapa berkurang? Karena ada pelemahan global," ungkap Didi.

Selain itu, lanjut Didi, perusahaan yang menjual dagangannya di dalam negeri juga berpotensi sama. Ini seiring sedang melemahnya daya beli masyarakat.

"Kita berharap perusahaan yang mau PHK konsultasi dengan pemerintah. agar bisa dibantu," terangnya.

Kadin meminta perbankan memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang alami kemerosotan sebagai bentuk bantuan bagi perekonomian nasional.