Merdeka.com - Pernyataan Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto tentang harga beras dan harga daging sapi di Indonesia termahal dunia mendapatkan respons dari Kementerian Pertanian.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Syukur Iwantoro mengatakan bahwa harga beras dan daging sapi di Indonesia masih dalam batas normal bila dibandingkan negara lain.

"Harga beras kita di antara 100 sekian negara itu harga beras kita nomor 81. Normal lah kondisinya seperti itu," kata dia di Kantor LKPP, Jakarta, Jumat (15/2).

Harga daging sapi di Indonesia pun masih tergolong normal. Menurut dia, terdapat beberapa jenis daging sapi yang dijual di pasaran, yakni secondary cut, oval meat, dan primary cut. Harga ketiga jenis daging ini pun normal.

"Harga daging, daging itu kan berjenis jenis ya dari secondary, oval, primary. Kalau secondary antara Rp 80.000 sampai Rp 100.000 lah itu normal. Kalau primary di atas Rp 100.000," jelasnya.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Australia dan Singapura, maka harga daging sapi di Indonesia malah lebih murah.

"Kita masih jauh di bawah Australia, jauh di bawah Singapura, di bawah negara negara maju. Kita masih di bawah untuk jenis secondary," tegasnya.

Sebelumnya, Calon Presiden nomor 02, Prabowo Subianto menyebut bahwa harga beras dan daging ayam di Indonesia menjadi tertinggi di dunia. Oleh sebab itu, apabila nantinya terpilih memimpin Indonesia, dia berjanji akan memperbaiki kondisi tersebut.

"Kami akan berjuang untuk perbaiki keadaan ini segera. Kalau begini terus mustahil Indonesia bisa bangkit. Di mana keadaan sekarang seperti beras dan daging ayam tertinggi di dunia," kata Prabowo Subianto di Blora, Kamis (14/2).

Dia menyebut, nantinya bila masyarakat mempercayakan menjadi Presiden, dia akan segera mengamankan kekayaan yang dimiliki bangsa. "Di mana segala bentuk hasil kekayaan Indonesia yang mengalir ke luar negeri akan kami cegah. Tak kami biarkan kondisi seperti ini, karena kami cinta Indonesia," jelasnya.

Dia menegaskan, kondisi saat ini banyak terjadi kebocoran kekayaan negara. Sehingga kekayaan yang seharusnya dinikmati masyarakat, begitu sebaliknya rakyat hanya menerima sisa yakni berupa upah minimum.