Bansos Dinilai Tak Cukup Atasi Kemiskinan, Perlu Pemberdayaan Masyarakat

Kamis, 14 Oktober 2021 10:02 Reporter : Merdeka
Bansos Dinilai Tak Cukup Atasi Kemiskinan, Perlu Pemberdayaan Masyarakat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. ©2020 Merdeka.com/Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemberian program bantuan sosial (bansos) saja belum cukup untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Perlu dua pendekatan agar masalah kemiskinan dan angka stunting bisa teratasi, yakni penyaluran bansos yang diiringi dengan program pemberdayaan masyarakat.

"Ada dua pendekatan yang dipakai, pertama dengan penyediaan bantuan sosial, kedua dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini membutuhkan dukungan perumahan, air bersih, dan sanitasi," kata Basuki dalam Indonesia Housing Forum 2021, Kamis (14/10).

Dia menyampaikan, sektor properti dan perumahan juga memainkan peran penting dalam proses pemberdayaan masyarakat di tengah upaya pemulihan ekonomi saat ini. Sebab, pemerintah bersama dengan pihak swasta gencar membangun rumah melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang dijalankan melalui program padat karya

"Dalam pemulihan ekonomi saat ini, sektor properti dan perumahan jadi pendorong utama guna menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, karena memiliki multiplier effect tinggi, dimana lebih dari 147 industri ikut serta dalam menggerakkan pembangunan perumahan," tuturnya.

"Saya juga tidak bosan-bosan untuk turut mengingatkan para pengembang perumahan untuk berkomitmen terus dalam membangun rumah yang berkualitas dengan mutu bangunan sesuai standar, termasuk untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," imbuhnya.

Di sisi lain, dia juga mengapresiasi Kementerian Keuangan yang memperpanjang fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas properti hingga Desember 2021. Kebijakan itu disebutnya memang diperlukan sebagai terobosan agar pangsa pasar perumahan bisa kembali bergairah di tengah kondisi pandemi Covid-19.

"Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah, atau PPN DTP sebesar 100 persen untuk rumah dengan harga maksimal Rp 2 miliar, dan sebesar 50 persen untuk tipe rumah dengan harga jual rentang Rp 2-5 miliar," terangnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com [azz]

Baca juga:
Banpres Produktif Usaha Mikro Jadi Pendongkrak Ekonomi Saat Pandemi
Di Malioboro, Jokowi Luncurkan Program Bantuan Tunai Rp1,2 Juta bagi PKL & UMKM
Pedagang ke Jokowi Saat Luncurkan Bantuan Rp1,2 Juta: Kurang Pak!
Jokowi Resmi Luncurkan Bantuan Rp1,2 Juta untuk 1 Juta Warteg Hingga PKL
Tanggulangi Kemiskinan, Bansos Tunai di 5 Kabupaten Prioritas di Jateng Ditambah
Makassar Zona Kuning, Pemkot Setop Sementara Bansos Sembako Tahap Dua

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini