Bank Indonesia Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras di Daerah
Merdeka.com - Lonjakan harga beras di Jawa Tengah pada Desember 2022 lalu sempat menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Bank Indonesia mencatat inflasi yang disumbang beras mencapai 3,67 persen.
"Ini mestinya jadi alarm, bulan Desember inflasi beras 3,67 persen, tertinggi dalam 5 tahun terakhir," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Rahmat Dwi Saputra dalam Seminar Nasional: Strategi Menjaga Inflasi dan Ketahanan Pangan Ekonomi Daerah 2023 di Gumaya Tower Hotel, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/1).
Rahmat menjelaskan bobot inflasi beras di Jawa Tengah sebesar 4,02 persen, terbesar di antara komoditas pangan lainnya. Dari sisi produksi, selama 6 bulan di tahun 2022 lalu Jawa Tengah mengalami defisit, yakni pada bulan Januari, Mei , September, Oktober, November dan Desember.
Kondisi ini terjadi karena ketika masa panen, truk-truk pengangkut beras dari Jakarta telah menanti. Hasil produksi beras di Jawa Tengah pun langsung diangkut ke ibu kota. Kemudian masyarakat setempat mengonsumsi beras yang berasal dari Jakarta.
"Jadi pasokannya Jateng diambil dari Jakarta, padahal produksinya dari Jateng," ungkap dia.
Padahal, menurut Rahmat, jika hasil panen dari disisihkan 10 persen - 15 persen, kebutuhan tersebut cukup untuk Jateng melakukan operasi pasar atau mendistribusukan kepada UMKM. Namun dengan fakta seperti demikian, membuat harga beras di Jawa Tengah lebih mahal dari seharusnya.
"Karena ongkos angkutnya cukup tinggi. Harus angkut ke Jakarta dan balik lagi ke Semarang atau Jawa Tengah," kata dia.
Buat BUMD atau BUMPetani
Untuk itu, Bank Indonesia menilai masalah ini bisa terselesaikan jika pemerintah daerah atau petani membentuk badan usaha yang berperan sebagai off taker atau agregator. Sehingga hasil produksi tidak semua dijual ke wilayah dengan daya beli yang tinggi.
"Bikin BUMD atau apapun bentuknya untuk menyerap beras yang ada supaya tidak langsung diserap provinsi lain yang daya belinya tinggi," kata dia.
Badan ini bisa dibuat pemerintah atau kelompok tani. Bila perlu, membentuk badan usaha seperti Food Station milik Pemda DKI yang terbukti sukses mengelola ketersediaan pangan.
"Sebaiknya kita contoh saja Jakarta dengan Food Station-nya yang sudah sukses," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos
Padahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.
Baca SelengkapnyaBeras dan Rokok Jadi Komoditas Pengeluaran Terbesar Warga Jakarta
Berdasarkan data BPS mencatat beras dan rokok sebagai pengeluaran terbesar dalam rumah tangga.
Baca SelengkapnyaData BPS: Inflasi Desember 0,41 Persen, Tertinggi Sepanjang 2023
Kenaikan inflasi Desember 2023 ini disumbang oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 1,07 persen.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menteri Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Ini Mengganggu Iklim Investasi
Bahlil menilai kenaikan tarif pajak hiburan ini bisa berdampak terhadap perkembangan bisnis di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSambut Tahun 2024, Bupati Tamba Optimis Jembrana Emas 2026 Bakal Terwujud
Indikatornya antara lain adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp 700 Miliar.
Baca SelengkapnyaJokowi Rajin Bagi-Bagi Bansos, Tapi Ekonomi Indoensia Diramal Hanya Tumbuh 5,04 Persen Sepanjang 2023
Proyeksi ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2022 yang mencapai 5,31 persen (yoy).
Baca SelengkapnyaMendag: Inflasi Tahun 2023 Sebesar 2,61 Persen Terendah Sejak Tahun 1999
Kemendag bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menahan inflasi.
Baca SelengkapnyaPenjelasan Lengkap BPS soal Inflasi Tinggi pada Ramadan Tahun Ini
Komoditas ini dianggap sebagai komoditas pangan bergejolak sehingga sangat berpengaruh terhadap inflasi pangan.
Baca SelengkapnyaBank Indonesia Putuskan Tahan Suku Bunga Acuan di Level 6 Persen
kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Baca Selengkapnya