Merdeka.com - Pemerintah telah memaparkan skenario berat hingga terburuk yang bisa menimpa perekonomian nasional akibat wabah virus corona (Covid-19). Di antaranya pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi hingga 0,4 persen, serta nilai tukar rupiah yang mencapai Rp20.000 per USD.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengatakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) merancang skenario buruk tersebut disebabkan adanya aksi mudik colongan yang dilakukan warga Jakarta ke berbagai daerah.

"Kita dengar minggu lalu terjadi pergerakan manusia dari Jakarta ke Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, bahkan juga ke beberapa daerah di luar Jakarta. Kalau (what if) ini terjadi maka wabah penyebaran Covid-19 akan meluas," jelasnya dalam sesi teleconference, Kamis (2/4).

Menyikapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebutnya telah berkoordinasi dengan sejumlah gubernur guna mengantisipasi terjadinya pergerakan manusia yang lebih besar jelang Lebaran 2020 nanti.

Perry mengutarakan, pemerintah pusat dan daerah memang perlu berkoordinasi bersama-sama agar penyebaran virus corona tidak semakin melebar ke berbagai daerah, yang kemudian akan semakin melemahkan perekonomian nasional.

"Kalau penyebaran terus meluas, tidak dilakukan langkah bersama, dampaknya terhadap masyarakat akan lebih buruk. Kasus Covid-19 dan kematian akibat Covid-19 akan lebih banyak, aspek kemanusiaan akan lebih buruk kalau tidak melakukan langkah bersama," ungkapnya.

Dalam konteks ini, dia menambahkan, perlu adanya biaya tambahan untuk beberapa hal, seperti di biang kesehatan, jaminan sosial, hingga untuk pemulihan ekonomi termasuk bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sehingga munculah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020.

"Tentu saja butuh kemampuan pembiayaan, perlu ada tambahan anggaran. Itulah yang kemudian Undang-Undang yang ada membatasi kemampuan pemerintah, tidak hanya relokasi anggaran, tapi menambah anggaran," pungkas dia.

Pemerintah Tak Jadi Larang Mudik 2020

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Ridwan Djamaluddin, mengatakan pemerintah tak jadi melarang masyarakat untuk mudik Lebaran 2020. Namun demikian, nantinya akan ada sejumlah protokol kesehatan yang harus dilakukan untuk menekan penyebaran Virus Corona.

"Pemerintah tidak akan melarang mudik tapi mengendalikan agar pemudik tidak membawa penularan penyakit ke daerah masing-masing. Arahnya tidak secara keras melarang, tapi akan mengendalikan kalaupun orang pulang kampung mereka tidak membahayakan masyarakat di kampungnya," ujar Ridwan di Jakarta, Kamis (2/4).

Ridwan mengatakan, pemerintah akan memastikan masyarakat yang akan mudik dalam keadaan terbebas dari Covid-19. Selain itu, pemerintah juga akan mengatur agar transportasi yang digunakan untuk mudik tidak terlalu padat.

"Cara yang lain adalah memastikan mereka yang pulang itu sudah dalam keadaan bersih sedang diupayakan. Kemudian dalam tatanan implementasi prinsip jaga jarak secara disiplin. Misalnya akan dikendalikan bus atau kereta jangan sesak, jalanan juga lancar supaya tidak terjadi penumpukan. Ini akan masih dibahas detailnya," paparnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com