Bank Indonesia Nilai Mudik Buat Skenario Buruk Ekonomi Jadi Kenyataan

Kamis, 2 April 2020 16:08 Reporter : Merdeka
Bank Indonesia Nilai Mudik Buat Skenario Buruk Ekonomi Jadi Kenyataan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. ©2020 Istimewa

Merdeka.com - Pemerintah telah memaparkan skenario berat hingga terburuk yang bisa menimpa perekonomian nasional akibat wabah virus corona (Covid-19). Di antaranya pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi hingga 0,4 persen, serta nilai tukar rupiah yang mencapai Rp20.000 per USD.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengatakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) merancang skenario buruk tersebut disebabkan adanya aksi mudik colongan yang dilakukan warga Jakarta ke berbagai daerah.

"Kita dengar minggu lalu terjadi pergerakan manusia dari Jakarta ke Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, bahkan juga ke beberapa daerah di luar Jakarta. Kalau (what if) ini terjadi maka wabah penyebaran Covid-19 akan meluas," jelasnya dalam sesi teleconference, Kamis (2/4).

Menyikapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebutnya telah berkoordinasi dengan sejumlah gubernur guna mengantisipasi terjadinya pergerakan manusia yang lebih besar jelang Lebaran 2020 nanti.

Perry mengutarakan, pemerintah pusat dan daerah memang perlu berkoordinasi bersama-sama agar penyebaran virus corona tidak semakin melebar ke berbagai daerah, yang kemudian akan semakin melemahkan perekonomian nasional.

"Kalau penyebaran terus meluas, tidak dilakukan langkah bersama, dampaknya terhadap masyarakat akan lebih buruk. Kasus Covid-19 dan kematian akibat Covid-19 akan lebih banyak, aspek kemanusiaan akan lebih buruk kalau tidak melakukan langkah bersama," ungkapnya.

Dalam konteks ini, dia menambahkan, perlu adanya biaya tambahan untuk beberapa hal, seperti di biang kesehatan, jaminan sosial, hingga untuk pemulihan ekonomi termasuk bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sehingga munculah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020.

"Tentu saja butuh kemampuan pembiayaan, perlu ada tambahan anggaran. Itulah yang kemudian Undang-Undang yang ada membatasi kemampuan pemerintah, tidak hanya relokasi anggaran, tapi menambah anggaran," pungkas dia.

Baca Selanjutnya: Pemerintah Tak Jadi Larang Mudik...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini