Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) diingatkan untuk hati-hati sebelum menerbitkan mata uang digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC).

Senior Partner UMBRA, Putu Raditya Nugraha mengatakan, BI harus hati-hati sebelum benar-benar menerbitkan CBDC dengan melihat kesiapan infrastruktur digital.

"Yang namanya uang harus sama, semua orang harus bisa memiliki uang. Tapi pertanyaannya apakah kita punya literasi dan alat untuk menggunakan CBDC ini?" ujar Putu dalam diskusi virtual, Senin (12/4).

Indonesia sendiri, lanjut Putu, masih memiliki keterbatasan listrik dan sering terdampak bencana alam.

"Seperti kemarin ada gempa, ATMnya rusak, jadi yang punya tabungan, nggak bisa narik tabungannya. Yang punya cash itu kan biasanya pekerja sektor informal, justru mereka punya uang ketika bencana," kata Putu.

Selain itu, belum seluruh masyarakat Indonesia memiliki gadget, Oleh karenanya infrastruktur digital harus benar-benar siap sebelum penerbitan mata uang digital ini dilakukan.

Dari sektor hukum, Putu bilang KUH Perdata Indonesia belum memiliki konsep digital. "Pembuktian saja kan masih pakai surat Kalau nggak pakai surat dengan tanda tangan basah, nggak sah. Nah, kalau ditarik dengan CBDC, masih jauh," kata Putu.

Risiko Sangat Lebar

Putu mengatakan, risiko hukum yang ada masih sangat lebar, misalnya mitigasi risiko saat kehilangan uang digital. Jika memang BI berencana menerbitkan CBDC, maka seharusnya infrastruktur digital dan hukum yang diperlukan sudah siap.

"Bagaimana kita membuktikan kalau uang yang hilang itu punya kita, ini yang sulit. Apakah BI bisa mengubah konsep hukum ini, ini sektoral, bukan cuma BI tapi pemerintah," katanya.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com