Merdeka.com - Bank Dunia menilai penyerapan anggaran belanja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla di paruh awal tahun ini berjalan lamban. Bahkan, terbilang rendah jika dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Ndiame Diop mengatakan, hingga Mei 2015, belanja modal pemerintahan Jokowi baru mencapai Rp 17 triliun atau enam persen dari anggaran belanja modal tahun ini. Jumlah itu lebih rendah dari periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 20 triliun atau 9,5 persen.

"Ini sudah setengah tahun berjalan, tapi belanjanya mengkhawatirkan. Seharusnya penyerapan belanja tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Ndiop di kantornya, Jakarta, Rabu (8/7).

Sementara itu, Pelaksana Tugas Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 baru efektif dijalankan pada 16 Februari. Dengan begitu, pemerintah baru mulai bekerja pada Maret dan April.

Tahun ini, untuk pertama kalinya, belanja infrastruktur Indonesia lebih besar dari subsidi. Pemerintahan Jokowi berani menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan mengalokasikan Rp 290 triliun untuk belanja infrastruktur.

"Jika dibelanjakan dengan tepat, maka ada manfaat atau keuntungan yang bisa kita raih terutama mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,2 persen tahun ini," kata Suahasil.

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Ari Kuncoro menyebutkan kondisi saat ini sama seperti 2005 dimana pemerintahan SBY baru berjalan. Kondisi saat ini, kata dia, sudah menjadi tradisi pemerintahan baru.

"Permasalahannya mungkin mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan sebagai pemerintah baru. Nanti mereka belajar, baru paham. Alasan lain, banyak pekerjaan yang harus menunjuk wakil dari seorang pimpinan, seperti Dirjen dan lainnya."