LIVE

Bangun Rumah Sendiri Kena Pajak, Kemenkeu Beri Penjelasan Begini

PPN KMS dikenakan bagi kegiatan membangun bangunan baru maupun perluasan bangunan lama yang diperuntukkan bagi tempat tinggal.

pajak
perumahan
perumahan (merdeka.com)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan soal perhitungan Pajak Pertambahan Nilai untuk Kegiatan Membangun Rumah Sendiri (PPN KMS).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Dwi Astuti mengatakan, PPN KMS dihitung berdasarkan besaran tertentu dari hasil perkalian 20 persen dengan tarif PPN umum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022.

Dengan tarif PPN saat ini sebesar 11 persen, maka besaran PPN KMS yang berlaku adalah sebesar 2,2 persen. Namun, tarif tersebut tidak diterapkan pada seluruh aktivitas membangun rumah sendiri.

PPN KMS dikenakan bagi kegiatan membangun bangunan baru maupun perluasan bangunan lama yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau kegiatan usaha dengan syarat memiliki luas keseluruhan paling sedikit 200 meter persegi.


Artinya, untuk rumah di bawah luas tersebut tidak dikenakan PPN KMS.

Sama halnya, renovasi rumah yang tidak menambah luas bangunan melampaui 200 meter persegi juga tidak dikenakan PPN KMS.

Dwi menyatakan kebijakan PPN KMS bukan merupakan jenis pajak baru. Pengenaan PPN KMS sudah diterapkan sejak tahun 1995 berdasarkan Pasal 16C UU Nomor 11 Tahun 1994 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).

“Kebijakan ini ditetapkan untuk memberi asas keadilan, agar kegiatan membangun yang dilakukan sendiri maupun melalui kontraktor/developer sama-sama dikenakan PPN,” ujar dia.

Kebijakan Berusia 30 Tahun

Senada dengan Dwi, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo melalui akun X pribadinya menjelaskan kebijakan PPN KMS sudah berusia 30 tahun.

“Kalau membangun rumah dengan kontraktor terutang PPN, maka membangun sendiri pada level pengeluaran yang sama mestinya juga diperlakukan sama,” jelas Prastowo.

Terkait tarif, sejalan dengan rumus penghitungan PPN KMS yang ditetapkan sebesar 20 persen dikali tarif PPN umum, maka tarif PPN KMS bisa berubah menyesuaikan tarif PPN yang berlaku.

Bila rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen mulai Januari 2025 diterapkan, sebagaimana yang diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), maka tarif PPN KMS berubah menjadi 2,4 persen.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
I
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Buku Presiden Solusi Diluncurkan, Ungkap 108 Langkah Prabowo Atasi Masalah

{{caption}}
IHSG Hari Ini Selasa 9 Juni 2026 Dibuka Bangkit ke Zona Hijau

{{caption}}
OTT Bupati Muara Enim, KPK Sudah Tetapkan Tersangka

{{caption}}
Terjaring OTT KPK, Bupati Muara Enim Diterbangkan ke Jakarta

{{caption}}
KPK Dalami Komunikasi Silmy Karim dengan Bos Kampung Rusia

{{caption}}
IHSG Diprediksi Koreksi, Cermati Rekomendasi Saham Hari Ini

Topik Terkait
{{caption}}
Kabar Gembira, Diskon 100% PPN untuk Rumah Resmi Diperpanjang Sampai Akhir Tahun 2025

Pemerintah memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen hingga akhir tahun 2025.

PPN
{{caption}}
Aturan Baru Keluar 21 April: Pekerja Gaji Rp14 Juta Boleh Beli Rumah Subsidi

Penyesuaian batas penghasilan MBR ini juga merupakan hasil dari koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Rumah Subsidi
{{caption}}
Prabowo Umumkan Tarif PPN 12 Persen Berlaku Mulai Besok: Itu Perintah Undang-Undang

Prabowo menyebut, tarif PPN telah mengalami penyesuaian dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022.

Presiden Prabowo
{{caption}}
PPN Tetap 12 Persen, Pemerintah Bakal Kasih Bantuan Beras hingga Diskon Listrik Selama Setahun

Pemerintah tetap menaikkan PPN menjadi 12 persen, demi menjaga daya beli masyarakat, pemerintah akan menanggung 1 persen untuk beberapa komoditas.

Berita Update
{{caption}}
INFOGRAFIS: Dampak PPN Naik Jadi 12 Persen Mulai Tahun Depan

Kemenkeu menegaskan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1 persen sudah mempertimbangkan aspek ekonomi hingga sosial.

Infografis
{{caption}}
Alasan Pemerintah Soal Aturan Beli Rumah Bebas Pajak Diperpanjang

Kuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden Prabowo Subianto.

Berita Update
{{caption}}
Aturan Beli Rumah Bebas Pajak Terbit Pekan Ini

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut aturan itu akan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.

Pajak
{{caption}}
Aturan Baru Sedang Disiapkan: Beli Rumah Rp2 Miliar Bebas Pajak Mulai Bulan Depan

Selain itu, pemerintah juga mendorong Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024.

Insentif Pajak
{{caption}}
Data Kemenkeu: 22.449 Rumah Manfaatkan Program Insentif PPN DTP

Kebijakan insentif PPN DTP untuk rumah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan perpanjangan dari kebijakan sebelumnya.

Insentif PPN DTP
{{caption}}
Pemerintah Bakal Tanggung PPN Rumah Harga Rp2 Miliar, Sektor Perbankan Bilang Begini

Insentif ini juga bakal mendorong pencapaian target pertumbuhan kredit di Bank.

Properti
{{caption}}
Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Selama 3 Bulan Mulai 1 Juni 2026

Penghapusan denda untuk PKB dan BBNKB akan berlaku hingga 31 Agustus 2026.

denda pajak
{{caption}}
KPP Bantul Sita Aset Perusahaan Penunggak Pajak Rp17 Miliar

KPP Bantul Sita Aset Perusahaan di Kapanewon Sewon, Bantul, karena tunggakan pajak sebesar Rp17 miliar sebagai bagian dari penagihan aktif.

bantul
{{caption}}
Manfaatkan AI, Menkeu Purbaya Pede Penerimaan Pajak dan Bea Cukai Bakal Terus Naik

Oleh karenanya, Purbaya meyakini pelaporan pajak dan bea cukai bakal terus meningkat hingga tahun-tahun berikutnya.

bea cukai
{{caption}}
Realisasi Janji Prabowo, Pemerintah Beri Insentif Pajak untuk Penulis

Pemberian insentif ini diharapkan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional.

berita update
{{caption}}
Pemerintah Wacanakan Pajak Royalti Penulis Dipangkas Jadi Hanya 1,5%

Pemerintah akan memberikan insentif pajak kepada penulis dengan menurunkan tarif pajak royalti menjadi 1,5%.

berita update
{{caption}}
DJP Catat 13,3 Juta SPT Tahunan Sudah Dilaporkan

DJP mencatat pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 mencapai 13,3 juta hingga 20 Mei 2026, didominasi wajib pajak karyawan.

berita update
{{caption}}
Buka Segel Tiga Gerai Tiffany & Co, Menkeu Purbaya: Mereka Mau Ikut Aturan Pemerintah

Purbaya mengatakan, pembukaan segel dilakukan bersama petugas Bea Cukai Jakarta.

berita update
{{caption}}
Realisasi Belanja Negara Capai Rp1.365,4 Triliun hingga Mei 2026, Lampaui Target Awal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun hingga Mei 2026, menunjukkan pertumbuhan signifikan dan melampaui target awal APBN.

apbn 2026
{{caption}}
Subsidi Pemerintah Efektif Jaga Daya Beli Masyarakat di Tengah Koreksi Rupiah

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan subsidi pemerintah dan bantuan sosial berperan vital menjaga daya beli masyarakat di tengah pelemahan rupiah, sementara Kemenkeu menyatakan anggaran negara tetap aman.

anggaran negara
{{caption}}
Danantara Umumkan Pengurus PT DSI Pekan Depan, Perkuat Tata Kelola Ekspor Komoditas Strategis

Danantara Indonesia akan mengumumkan jajaran pengurus PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) pekan depan, setelah melalui proses seleksi ketat untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.

bumn
{{caption}}
Pemerintah Wajibkan Pelaporan Ekspor SDA Lewat DSI Mulai 1 Juni

Mulai 1 Juni 2026, eksportir sumber daya alam (SDA) wajib melaporkan kegiatan ekspornya melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan pelaporan ekspor SDA ini bertujuan perkuat pengawasan dan cegah praktik curang.

airlangga hartarto
{{caption}}
Nilai Tukar Tembus Rupiah Tembus Rp17.800 per USD, Menkeu Purbaya: Kita Sudah Hitung

Kata Purbaya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar gejolak rupiah tetap terkendali. Salah satunya melalui intervensi di pasar obligasi.

berita update