Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bangun Kolaborasi, Pemerintah Diminta Buat Peta Jalan Distribusi Bahan Pokok

Bangun Kolaborasi, Pemerintah Diminta Buat Peta Jalan Distribusi Bahan Pokok Antrean truk kontainer di JICT. ©2015 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, Roy Nicholas Mandey, menyaranan pemerintah untuk membuat peta jalan (roadmap) distribusi bahan pokok (bapok) nasional. Melalui roadmap ini, pemerintah menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak untuk membuat distribusi bahan pokok menjadi lebih baik.

"Kolaborasi dan sinergi menjadi kata kunci di era pandemi saat ini. Bagaimana kolaborasi antar Kementerian/Lembaga dan semua pemangku kepentingan termasuk swasta, ritel dan lainnya," jelas Roy dalam Diskusi Panel Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Bapok pada Jumat (5/3).

"Kita membuat roadmap ini karena kalau berdiri sendiri tidak balance, dan data tidak akurat," sambungnya.

Selain itu, dia juga menyarankan pemerintah menerapkan digitalisasi total untuk e-distribution bahan pokok. Roy pun menilai agar Indonesia bisa mengadopsi teknologi pangan yang lebih maksimal dan konkret, bukan hanya sekedar konsep.

Hapus Kartel

Pemerintah juga harus bisa mengatasi kartel di rantai pasokan bahan pokok. "Bagaimana penegakan hukum ini sangat diharapkan karena masih ada kartel-kartel tersebut," tuturnya.

Roy mengatakan dibutuhkan kerja sama yang baik dari semua pihak untuk memperlancar proses distribusi barang termasuk bahan pokok.

"Proses distribusi terdiri dari hulu dan hilir. Tidak bisa dikatakan distribusi hanya pekerjaannya peritel, karena peritel itu yang menjual ke konsumen. Jadi perlu orkestra yang mengatur proses di hulu termasuk logistiknya, dan kami yang berada di hilir," ungkapnya.

Reporter: Andina Librianty

Sumber: Liputan6

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pakar UI Nilai Hilirisasi Dapat Menghasilkan Nilai Tambah Masyarakat dan Negara

Pakar UI Nilai Hilirisasi Dapat Menghasilkan Nilai Tambah Masyarakat dan Negara

Pemerintah harus serius menggarap industri hilirisasi ini dengan membangun roadmap

Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Alasan Pemerintah Setop Impor Jagung untuk Pakan Ternak

Terungkap, Ini Alasan Pemerintah Setop Impor Jagung untuk Pakan Ternak

Arief menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah mengutamakan produksi dalam negeri, terutama menjelang panen raya jagung.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah

Pemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah

Khusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Polisi Balok Satu Tipu Teman SMA Janjikan Proyek Pengerasan Jalan, Kerugian Rp225 Juta

Polisi Balok Satu Tipu Teman SMA Janjikan Proyek Pengerasan Jalan, Kerugian Rp225 Juta

Ketua majelis hakim Budiman Sitorus menunda sidang pekan depan dengan agenda keterangan saksi

Baca Selengkapnya
Hadi Tjahjanto: Inisiatif Masyarakat Kunci Suksesnya Konsolidasi Tanah Pertanian di Lombok Barat

Hadi Tjahjanto: Inisiatif Masyarakat Kunci Suksesnya Konsolidasi Tanah Pertanian di Lombok Barat

Masyarakat berinisiatif mengajukan penataan lahan pertaniannya agar jalan usaha tani dapat dibangun.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana akan Tarik Pajak Rokok Elektrik, Pengusaha Beri Tanggapan Begini

Pemerintah Berencana akan Tarik Pajak Rokok Elektrik, Pengusaha Beri Tanggapan Begini

Dampak berlakunya pajak rokok untuk rokok elektrik sifatnya sangat membebani.

Baca Selengkapnya
Kemenkeu Tarik Pajak Rokok Elektrik Mulai 1 Januari 2024, Ini Aturan Resminya

Kemenkeu Tarik Pajak Rokok Elektrik Mulai 1 Januari 2024, Ini Aturan Resminya

Tujuan diterbitkannya PMK tersebut yaitu sebagai upaya mengendalikan konsumsi rokok oleh masyarakat.

Baca Selengkapnya
Menteri Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Ini Mengganggu Iklim Investasi

Menteri Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Ini Mengganggu Iklim Investasi

Bahlil menilai kenaikan tarif pajak hiburan ini bisa berdampak terhadap perkembangan bisnis di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Akan Tutup 123 Perlintasan Sebidang, Ini Alasannya

Pemerintah Bakal Akan Tutup 123 Perlintasan Sebidang, Ini Alasannya

Pemerintah akan menutup 123 titik perlintasan sebidang antara jalan raya dan jalur kereta api pada 2024.

Baca Selengkapnya