Banggar Setujui Anggaran Transfer Daerah dan Dana Desa Rp795 Triliun di 2021
Merdeka.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui postur anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada RAPBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp795 triliun. Anggaran tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, pendidikan dan kesehatan dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.
"Kita baru saja pengambilan keputusan transfer ke daerah, terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, serta Dana Desa yang kemudian diskresi Presiden," ujar Wakil Ketua Banggar Muhidin Mohamad Said di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/9).
Politisi F-Golkar itu menjelaskan, dalam RAPBN 2021 yang disepakati Banggar, anggaran transfer ke daerah sebesar Rp723,4 triliun dan Dana Desa sebesar Rp72 triliun tersebut, naik 1,1 persen dari alokasi pada tahun ini yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020. Dia mengatakan, peningkatan anggaran Dana Desa menjadi Rp72 triliun diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi dan sektor prioritas.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN meminta Pemda aktif? “Oleh sebab itu, kami mohon bantuan dari Pemda untuk memberikan dokumen-dokumen...
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
DPR ingin lakukan apa untuk mengembalikan kerugian negara? 'Pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi yang ditangani lembaga penegak hukum meliputi Kejaksaan, Polri, dan KPK, masih jauh lebih kecil dibanding nilai korupsinya. Makanya, perlu ada terobosan dalam pendekatan penanganan korupsi. Dari primum remedium, menjadi ultimum remedium, yaitu hukum pidana sebagai jalan terakhir,' ujar Sahroni dalam paparannya (16/3).
-
Apa target Kementerian ATR/BPN di tahun 2024? 'Saya minta kepada seluruh jajaran untuk lebih spartan lagi dalam mencapai target Kementerian di antaranya saya harap di tahun 2024 ini kita harus mewujudkan 100 Kota/Kabupaten Lengkap di seluruh Indonesia. Realisasi penyelesaian program PTSL harus benar-benar dijaga kualitas dan kuantitas supaya tidak ada yang namanya residu,' ucapnya.
-
Kenapa kemenko perekonomian perlu tingkatkan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan (ekonomi) pertahun 5% tidaklah cukup. Jadi kita butuh tumbuh 6% sampai 7%. Namun salah satu yang menjadi catatan yaitu ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita di tahun ini terlalu tinggi yaitu 7,6. Ini artinya bahwa investasi yang kita masukkan belum terlalu optimal,“ tutur Menko Airlangga.
Adapun fokus pemulihan perekonomian desa meliputi penguatan kesinambungan program padat karya tunai dan jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai, memberdayakan UKM dan sektor usaha pertanian, mendorong transformasi ekonomi desa melalui desa digital serta melanjutkan program pengembangan potensi desa, produk unggulan desa, kawasan pedesaan dan peningkatan peran BUMDesa.
Banggar juga mendukung pengembangan sektor prioritas, di antaranya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui pengembangan desa digital, pengembangan pariwisata melalui pembangunan desa wisata, mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan usaha budidaya pertanian, peternakan, dan perikanan. Mendukung peningkatan infrastruktur dan konektivitas yang pelaksanaannya diprioritaskan dengan program padat karya tunai.
Kemudian, pengembangan program kesehatan nasional melalui perbaikan fasilitas poskesdes dan polindes, peningkatan gizi dan penurunan stunting di desa.
"Seperti program padat karya yang kita inginkan kemudian proyek-proyek yang banyak melibatkan masyarakat itu sendiri. Dengan kondisi Covid-19 ini dikaitkan dengan pemulihan ekonomi dengan melihat banyaknya masyarakat yang putus lapangan kerjanya, maka kita harapkan uang itu bisa beredar di desa, sehingga ada perputaran ekonomi di desa," jelas legislator dapil Sulteng itu.
Dukung Pemulihan Ekonomi
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto mengatakan, arah kebijakan TKDD antara lain, mendukung upaya pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional, melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi dan dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi dan dukungan UMKM.
Kemudian mensinergikan TKDD dan Belanja K/L dalam pembangunan human capital (Pendidikan dan Kesehatan), mendorong belanja infrastruktur daerah melalui creative financing seperti pinjaman daerah, KPBU daerah, serta kerja sama antardaerah untuk mendukung pencapaian target RPJMN, dan redesain pengelolaan TKDD terutama DTU dan DTK dengan penganggaran berbasis kinerja dan peningkatan akuntabilitas.
Selanjutnya, meningkatkan kinerja anggaran TKDD dan melakukan reformasi APBD melalui implementasi Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan Penyusunan Bagan Akun Standar. Secara rinci, Dana transfer ke daerah terdiri atas tiga bagian. Pertama, Dana Perimbangan yang sebesar Rp688,67 triliun. Dana Perimbangan terbagi atas Dana Transfer Umum Rp492,25 triliun dan Dana Transfer Khusus sebesar Rp196,42 triliun.
Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil Rp101,96 triliun dan Dana Alokasi Umum Rp390,29 triliun. Kedua, Dana Insentif Daerah sebesar Rp13,500 triliun. Ketiga, Dana Otonomi Khusus sebesar Rp19,982 triliun dan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta sebesar Rp1,32 triliun. Kemudian, untuk Dana Desa dialokasikan sebesar Rp72 triliun.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Meningkatnya transfer daerah dari APBN 2024 juga sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah.
Baca SelengkapnyaRaperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan telah menerima usulan anggaran Rp14,64 triliun untuk perbaikan jalan rusak.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.
Baca SelengkapnyaPenggunaan dana desa juga harus dipertanggungjawabkan secara benar.
Baca SelengkapnyaRapat dilakukan bersama Ketua dan jajaran DPRD Kota Tangerang, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang,
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi.
Baca SelengkapnyaDalam RAPBN 2025, terdapat struktur penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.
Baca SelengkapnyaProgram ini dinilai sangat membantu daerah yang terbatas anggarannya untuk membangun jalan.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengatakan penyerahan ini DIPA dan TKD ini merupakan simbol pelaksanaan APBN 2025.
Baca SelengkapnyaAnggaran infrastruktur ini juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur di IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah, mengatakan DPR dan pemerintah telah mengupayakan APBN 2025 ini menjadi jembatan transisi pemerintahan.
Baca Selengkapnya