Merdeka.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendukung penuh langkah pemerintah melalui Kementerian ESDM yang berencana menghapus BBM jenis Premium. Sebagaimana yang kerap dia sampaikan dalam rapat kerja bersama pemerintah.

Said bilang, penghapusan BBM jenis murah ini penting untuk mendorong program subsidi pemerintah lebih tepat sasaran, seperti LPG. Sebab, saat ini, jumlah pengguna BBM dengan kandungan oktan rendah tersebut kian mengalami penyusutan.

"Dalam rapat badan anggaran DPR dengan pemerintah beberapa bulan lalu, saya sudah mengusulkan agar premium (dihapus). Daripada pemerintah menyubsidi premium penggunanya sedikit, lebih baik subsidi Premium dialokasikan untuk yang lainnya. Seperti pembiayaan konversi ke LPG terhadap daerah-daerah yang belum terjangkau layanan LPG bersubsidi seperti di NTT, atau menambah subsidi solar untuk nelayan, dan petani," tegasnya saat dihubungi Merdeka.com, Selasa (26/10).

Selain untuk subsidi tepat sasaran, penghapusan Premium tersebut penting untuk menurunkan tingkat emisi karbon. Menyusul, premium merupakan produk BBM yang memiliki kandungan nilai oktan rendah sebesar 88.

"Penghapusan (Premium) ini akan mendorong penggunaan BBM dengan kategori oktan yang lebih tinggi, sehingga tingkat emisinya lebih rendah," ucapnya.

Meski begitu, dia meminta proses penghapusan BBM jenis Premium dilakukan secara bertahap. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat bisa melakukan penyesuaian sebelum BBM dengan kandungan oktan tersebut hilang dari pasaran.

"Setelah benar-benar siap dan perubahan konsumsi masyarakat dari premium ke Pertalite atau Pertamax berlangsung. Maka secara perlahan produksi premium dikurangi hingga pada akhirnya dihapus. Begitu pandangan saya," tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menghapus BBM jenis Premium. Penghapusan BBM jenis murah ini dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas lingkungan di Indonesia.

"Kita pun berkomitmen untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Sehingga, kemungkinan Premium (dihapus) dipikirkan ke depan," ucap Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih dalam Konferensi Pers Virtual terkait Update Kebijakan dan Capaian Kinerja Sektor ESDM Triwulan III-2021, Senin (25/10).

Selain memperbaiki lingkungan, rencana penghapusan Premium juga mempertimbangkan aspek penurunan jumlah pengguna. Di mana, mayoritas pengguna Premium kini telah beralih ke Pertalite.

"Premium ini kan secara volume sebenarnya sudah semakin kecil. masyarakat sudah shifting (beralih) ke Pertalite. Premium ini hanya tinggal tujuh negara yang pakai Premium itu," terangnya.

Oleh karena itu, pihaknya membuka opsi untuk penghapusan BBM jenis Premium ke Pertalite. Mengingat, kandungan RON lebih tinggi yang dimiliki Pertalite.