Merdeka.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati indikator asumsi ekonomi makro untuk RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2022. Adapun pertumbuhan ekonomi tahun depan ditetapkan sebesar 5,2 persen.

"Saya yakin dengan upaya keras pemerintah, maka pertumbuhan tersebut akan dicapai," ujar Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, ditulis Jumat (10/9).

Sebelumnya dalam kesepakatan pemerintah dengan Komisi XI DPR RI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kisaran 5,2-5,5 persen. Sementara asumsi untuk inflasi tetap di level 3 persen, begitu pula dengan nilai tukar dan suku bunga SUN yang tetap di level Rp14,350 dan 6,8 persen.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan asumsi makro pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen sudah memberikan pesan bahwa ketidakpastian masih menyelimuti Indonesia. Meski begitu, pemerintah diketahui berhasil menghadapi ketidakpastian itu dengan realisasi kontraksi pertumbuhan ekonomi yang tak terlalu dalam.

Di sisi lain, Banggar DPR RI juga menyepakati asumsi lifting minyak dan gas bumi untuk tahun 2022. Bersama pemerintah, target penerimaan minyak dan gas (migas) tahun depan tidak mengalami perubahan dibandingkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 yang telah disusun sebelumnya.

"Untuk lifting minyak bumi 703 ribu barel per hari, gas bumi 1.036 ribu per hari. Apakah dapat disetujui?" tanya Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah yang disahut setuju oleh peserta rapat dalam Rapat Panja Asumsi Dasar APBN TA di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Sedangkan rata-rata harga minyak mentah ditetapkan USD63 per barel. Lebih lanjut Said memberikan catatan kepada pemerintah dengan menitipkan aspirasi Kementerian dan Lembaga terkait, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di mana sumbangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari institusi tersebut cukup besar. Namun anggaran kementerian itu tergolong tidak besar.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Banggar DPR RI Mukhtarudin, berharap masih ada pembahasan lebih dalam dan detail agar dapat membuat perkiraan yang lebih baik. Namun dia mengakui dalam perundangan-undangan memang diatur agar pemerintah bisa lebih leluasa menyusun anggarannya.

Mengenai proyeksi migas yang telah disepakati tersebut, Mukhtarudin optimistis di tengah kondisi dunia yang mulai membaik akan berdampak pada permintaan migas secara global. "Beberapa negara telah membuka diri dan diharapkan demand turut meningkat," ungkap.