Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, mengaku belum mengetahui pengunduran diri Roy Maringkas dari jabatannya sebagai Komisaris Independen PT Krakatau Steel (Persero). Menteri Rini mengatakan dirinya belum menerima surat pengunduran diri Roy.

"Belum, belum sama sekali. Ini kan komisaris kalau dia mau nulis tapi saya belum terima, jadi saya belum tahu. Jadi harap bicara dengan preskonnya atau pun dengan deputi. Saya belum dapat kabar," kata Menteri Rini di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Rabu (24/7).

Menteri Rini menyebut kondisi Krakatau Steel saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Kendati saat ini keberadaan baja impor mengkhawatirkan, dia menilai para dewan komisaris dan direksi telah banyak melakukan perbaikan di tubuh perusahaan pelat merah tersebut.

"Tadinya proyeknya terhenti bisa diselesaikan. Restrukturisasi utang juga diselesaikan," ucap dia.

Sebelumnya, Komisaris Independen PT Krakatau Steel (Persero) Roy Maningkas mundur dari jabatannya. Roy mengatakan, surat permohonan pengunduran diri diajukan ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham sejak 11 Juli 2019.

Keputusan ini dilatarbelakangi oleh pengoperasian proyek Blast Furnace yang pembangunannya sejak 2011. Proyek ini dikatakannya ada pembengkakan investasi akibat keterlambatan penyelesaian proyek dari yang sebelumnya Rp7 triliun menjadi Rp10 triliun.

‎"Sebenarnya sejak 11 Juli 2019, permohonan pengunduran diri saya dari PT Krakatau Steel sebagai Komisaris Independen bukanlah untuk konsumsi publik," kata Roy.

Roy melanjutkan, dalam pengoperasian fasilitas tersebut ada sejumlah hal ‎yang janggal. Pertama adalah waktu uji coba yang seharusnya enam bulan dipangkas menjadi dua bulan. Hal ini untuk menghindari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedua, ketersediaan bahan baku proyek Krakatau Steel yang belum pasti.

Dia melanjutkan, masalah berikutnya adalah biaya pokok produksi slab dari fasilitas tersebut lebih mahal USD 82 per ton dibanding harga pasar. Jika diproduksi 1,1 juta ton per tahun, maka potensi kerugian Krakatau Steel sekitar Rp1,2 triliun per tahun. "Ini proyek maju kena mundur kena. Diterusin rugi Rp1,2 triliun per tahunnya. Tidak diterusin Rp10 triliun hilang. Ini kepentingan siapa? Dipaksakan berproduksi ini kepentingan siapa?," tuturnya.

Reporter: Lizsa Egeham

Sumber: Liputan6