Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengundang pelaku usaha bidang logistik untuk menghadapi tantangan yang dihadapi dunia logistik sebagai landasan penyusunan Grand Design Sistem Logistik Nasional. Grand design ini tidak hanya mengoptimalkan pembangunan infrastruktur fisik yang terintegrasi, tetapi juga akan mengoptimalkan aspek digital agar mampu bersaing di era Revolusi Industri 4.0.

"Selama ini pemerintah berusaha memperbaiki kondisi logistik dengan membangun infrastruktur untuk menghilangkan hambatan yang menjadi masalah ekonomi kita. Sistem logistik yang baik diperlukan untuk mengembangkan sektor industri agar menghasilkan efisiensi," ujar Menko Darmin saat memberi keterangan pers, Jakarta, Rabu (6/2).

Dalam pertemuan ini, pemerintah dan pelaku usaha membahas isu-isu penting terkait sistem logistik nasional yang diklasifikan berdasarkan waktu jangka pendek, jangka pendek menengah, dan jangka panjang. Selain itu, beberapa isu lain yang dibahas di antaranya mengenai kepelabuhan laut, bandar udara, jasa angkutan laut, dan Pusat Logistik Berikat, logistik pangan, sumber daya manusia (SDM), portal Indonesia National Single Window (INSW), dan logistik kebencanaan.

Menko Darmin menekankan bahwa upaya peningkatan efisiensi logistik merupakan bagian dari kebijakan peningkatan ekspor jangka pendek yang sedang dirumuskan pemerintah. Hal penting yang akan diatur untuk mendorong efisiensi logistik meliputi penerapan sistem Delivery Order Online, sistem InaPortNet, relaksasi prosedur ekspor otomotif dan pembangunan otomotif center.

"Dua sektor utama untuk dibahas, yakni logistik ekspor-impor dan logistik pangan. Dua hal ini memiliki aspek-aspek yang rumit, beyond technicalities, yang perlu dikembangkan. Kita perlu menyusun rencana aksi yang komprehensif untuk mengeksekusi hal ini," jelas Menko Darmin.

Upaya memperbaiki sistem logistik di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak diterbitkannya Perpres No. 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Sistem Logistik Nasional, sebagai panduan bagi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam membangun sistem logistik.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif juga berimplikasi positif terhadap indeks efisiensi logistik, terlihat dari meningkatnya peringkat Logistics Performance Index (LPI) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Selama dua tahun terakhir, Indonesia naik 17 peringkat, dari posisi 63 pada 2016 menjadi urutan 46 pada 2018.

Namun memang posisi ini masih berada di bawah negara-negara berkembang lainnya, seperti Singapura (7), Thailand (32), Vietnam (39), dan Malaysia (41). "Walaupun kita berhasil membuat loncatan ke peringkat 46, kita perlu berjuang betul agar mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya," kata Menko Darmin.

Hadir dalam acara ini Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono, Deputi BidangKoordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Musdalifah Mahmud, dan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Montty Giriana.

Selain itu juga hadir Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum dan Keamanan Elen Setiadi, Kepala BP Batam Edy Putra Irawady, Ketua Indonesian National Shipowners Asosiation (INSA) Carmelita Hartoto, Ketua Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) Muhammad Feriadi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan, jajaran tim Sistem Logistik Nasional (Sislognas), perwakilan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta, sekaligus akademisi.