Merdeka.com - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) yang menaungi pengusaha SPBU se-Indonesia ingin pemerintah pusat meniru kebijakan pemerintah daerah Kalimantan Timur dan DI Yogyakarta. Di dua provinsi itu, alokasi penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dibatasi dengan peraturan gubernur (Pergub).

Ketua Umum Hiswana Migas Eri Purnomohadi mengatakan kebijakan daerah itu patut ditiru pemerintah karena adil dan meminimalisir penyelewengan. Dia mengatakan usulan agar meniru langkah Kaltim dan Yogya ini disampaikan kepada Kepala BPH Migas Andi Sommeng.

"Saya sudah sampaikan ke pak Andi Sommeng buat dong pergub seperti Kaltim dan DIY, per kendaraan roda dua dan mobil dibatasi," ungkapnya seusai jumpa pers kesiapan Hiswana Migas menjalankan kebijakan dua harga BBM di Kemang, Jakarta, Minggu (28/4).

Di Kaltim dan DIY, pergub mewajibkan kendaraan roda dua dibatasi membeli premium bersubsidi hanya Rp 20.000 per hari. Sementara untuk mobil pribadi maupun angkutan umum maksimal membeli bensin Rp 150.000 sehari.

"Dengan (pergub) itu jadi tidak ada yang bolak-balik ngisi ke SPBU. Saat ini dengan rencana dua harga, potensi penyelewengan ada dan itu akan melanggar prinsip BBM bersubsidi," ujar Eri.

Pengurus Hiswana Migas DPD 5 Syawal yang menaungi SPBU se-Kalimantan mengatakan kebijakan gubernur Kaltim nyatanya sukses dan tanpa gejolak. Padahal untuk mencatat konsumsi BBM, baik solar maupun premium setiap kendaraan hanya menggunakan pemeriksaan manual dengan melihat pelat nomor.

Syawal mengatakan, kebijakan pembatasan bisa berjalan efektif, seperti di Kaltim, asal pemerintah mau berdialog dan berkoordinasi serius dengan Pertamina, maupun organda. "Buktinya (Kaltim) bisa. Kerja sama organda, Hiswana, dan pemerintah, pengawasannya di SPBU. Ada petugas ngawasin, nopol dicatat," paparnya.

Saat ini, pemerintah bersiap melaksanakan kebijakan dua harga jual BBM bersubsidi. Nantinya, SPBU akan dipisah-pisah. Stasiun pengisian yang melayani sepeda motor dan angkutan umum dengan menjual premium tetap di harga Rp 4.500 per liter akan memiliki spanduk khusus warna biru.

Sementara di sisi lain, SPBU khusus mobil pribadi yang menjual harga Rp 6.500 per liter akan memiliki baliho khusus pula. Namun pemisahan SPBU ini dianggap berpotensi memunculkan penyelewengan. Sebab, bisa jadi sopir kendaraan umum roda empat mengisi di SPBU harga Rp 4.500 lalu menjual bahan bakarnya ke pemilik mobil pribadi untuk mencari laba.

Biaya yang dikeluarkan untuk operasional pembatasan diperkirakan mencapai Rp 800 miliar. Dengan sistem ini, pemerintah akan menghemat sebesar Rp 20,9 triliun.