Merdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hari ini telah menandatangani aturan baru pengganti PM 108 tentang angkutan sewa khusus atau taksi online. Dalam aturan baru yang ditandatangani, Kemenhub menghilangkan sejumlah poin yang sebelumnya ditangguhkan oleh Mahkamah Agung. Salah satunya soal uji KIR.

"Sore ini pukul 15.00 WIB, pak menteri sudah tandatangani pengganti PM 108. Ada kekhususan di aturan yang baru ini. Pertama kita tidak lagi masukkan soal uji KIR," kata Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, di Kantornya, Jakarta, Selasa (18/12).

Tidak hanya soal uji KIR, beberapa item yang dihilangkan dalam PM baru ini yaitu soal kewajiban stiker dan juga ketentuan SIM Umum. Karena aturan SIM ini sudah diatur oleh Kepolisian.

Namun demikian, aturan baru ini juga memasukkan beberapa poin baru. Pertama, Kemenhub memasukkan mengenai ketentuan Standard Pelayanan Minimum (SPM). Dalam SPM ini nantinya penyelenggara diwajibkan memasukkan layanan panic button sebagai bentuk pengaduan darurat bagi driver dan penumpang jika terjadi musibah selama perjalanan.

"Selain soal keselamatan juga soal kenyamanan. Misalnya kendaraan harus bersih dan pengemudi harus rapi dan gunakan sepatu," tegas Budi.

Aturan baru taksi online yang belum memiliki nomor ini dijadwalkan akan diterapkan dalam waktu enam bulan ke depan. Selama itu, Kemenhub akan melakukan berbagai ujicoba dan sosialisasi di berbagai daerah.