Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku masih mempertimbangkan membuat aturan backdoor listing atau aturan akuisisi perusahaan non Tbk terhadap perusahaan tercatat atau Tbk.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK Noor Rachmad mengatakan, peraturan yang mengikat anggota bursa dan emiten di pasar modal Indonesia dinilai sudah banyak. Sehingga tambahan aturan backdoor listing dinilai sudah terwakili oleh beberapa aturan yang sudah berlaku sebelumnya.

"Kita lagi mikir apakah ini perlu diatur apa enggak? Karena sebetulnya itu sudah ada. Peraturan tender offer sudah ada, aturan akuisisi sudah ada. Kita belum tahu apakah akan diatur lagi apa engga," jelas Noor di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (6/2).

Dalam pandangannya, sejauh ini tidak ada risiko yang muncul hanya gara-gara akibat tidak ada aturan backdoor listing. Asalkan anggota bursa dan emiten memenuhi semua aturan yang sudah berlaku saat ini.

"Kan sudah ada aturannya. Backdoor listing itu hanya istilah saja masuknya melalui apa," imbuh Noor.

OJK, lanjut Noor, sudah melakukan studi banding dengan negara-negara lain. Terutama negara dengan risiko perdagangan tinggi, mengenai kemungkinan membentuk aturan backdoor listing.

"Kita undang orang dari Eropa, Amerika Serikat, Australia, di sana pun tidak ada aturan soal itu. Dia malah merasa kaget keterbukaan kita lebih bagus dari mereka seperti tender offer, 9A1, 9F1, 9E1 dan E2. Di kita sama ketat," jelas Noor.

Sebelumnya, otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai aturan backdoor listing belum menjadi prioritas BEI. Direktur Penilaian Perusahaan BEI Hoesen mengatakan, saat ini otoritas bursa masih memprioritaskan aturan lain yang mendesak untuk segera dituntaskan agar pasar modal semakin ramai.

"Belum perlu ada peraturan backdoor listing di sini (pasar modal Indonesia). Masih ada peraturan yang harus diprioritaskan dibandingkan backdoor listing. Seperti aturan free float yang akan kita sosialisasikan akhir bulan ini," kata Hoesen di Pacific Place, Jakarta, Jumat (10/1).

Saat ini, aturan backdoor listing baru diterapkan di bursa saham Thailand, Singapura, dan Amerika Serikat. Melalui aksi backdoor listing ini, pengendali saham perusahaan Tbk bisa berubah, atau terdapat transaksi yang dilakukan perusahaan Tbk untuk melakukan akuisisi bisnis atau aset baru.