Merdeka.com - Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) melihat, tidak perlu ada kewajiban memberikan iuran kepada otoritas jasa keuangan (OJK). Alasannya, tidak semua emiten bergerak sektor jasa keuangan, sehingga tak perlu diatur dan diawasi OJK.

"Tujuan dari pasal modal itu ingin meningkatkan agar perusahaan bisa go public dan menjual saham agar bisa dinikmati masyarakat. Tetapi, sekarang kami harus membayar pungutan," ujar Ketua AEI, Franciscus Welirang di Wisma Antara, Jakarta, Senin (23/6).

Franky menjelaskan, UU OJK hanya mempunyai satu aturan turunan sebagai pelaksana, yakni aturan OJK soal iuran wajib bagi sektor jasa keuangan. "Celakanya, semua (lembaga jasa keuangan) dikenakan pungutan, tanpa dipilah-pilah terlebih dahulu," papar dia.

Pada dasarnya emiten menyetujui untuk membayar iuran ke OJK asalkan benar-benar dikategorikan dalam sektor jasa keuangan. "Kami rela bayar, kalau kami sah si sektor keuangan. Yang benar-benar di sektor keuangan saja tidak setuju dengan pungutan. Kalau begini, bisa saja kami mendaftar di pasar modal Singapura," ucapnya.

Pihaknya meminta pemerintah kembali mengaktifkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang bertanggung jawab pada Kementerian Keuangan. Sebab, UU OJK dinilai tidak konsideran dengan UU Pasar Modal.

"Pasar modal Indonesia sudah ada 39 tahun dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Seharusnya Bapepam tetap ada di bawah Menkeu," jelas dia.

Dalam pandangan Franky, UU OJK mengamanatkan pasar modal memerlukan keberadaan Bapepam-LK.

"Sekarang ini, Bapepam malah masuk seluruhnya ke dalam OJK. Harusnya Bapepam tetap ada. Kalau UU BI jelas tentang keberadaan BI. UU OJK tidak sinkron dengan UU Pasar Modal," ungkapnya.

(mdk/noe)