Aset perusahaan Bakrie diaudit, dana talangan Lapindo belum cair
Merdeka.com - Pemerintah belum mencairkan dana Rp 781 miliar yang dialokasikan sebagai dana talangan untuk ganti rugi terhadap korban semburan Lumpur Lapindo. Sampai saat ini belum dilakukan perundingan antara pemerintah dengan pihak PT Minarak Lapindo untuk eksekusi dana tersebut.
"Aset tanah berupa surat-surat belum ada di tangan pemerintah karena tim belum terbentuk. Belum ada perjanjian, belum ada perundingan. Rencananya, tinggal Presiden datang, Keppres ditandatangani, baru kita proses," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang ditemui dalam acara peluncuran Indeks Kota Cerdas di JCC, Jakarta, Selasa (24/3).
Tim penghitung aset PT Minarak Lapindo Brantas belum terbentuk. Nantinya, tim ini bertugas menghitung asek yang akan dijadikan jaminan ke pemerintah untuk ganti rugi warga yang terdampak bencana lumpur Lapindo.
Dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), aset Minarak Lapindo yang bisa dijaminkan hanya sebesar Rp 2,7 triliun. Hasil hitungan BPKP lebih rendah dari klaim pihak Minarak Lapindo yang mengaku nilai asetnya mencapai Rp 3,03 triliun.
Untuk itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro ditunjuk menjadi ketua tim penghitung aset yang dijaminkan pihak Minarak Lapindo.
"Kami sedang mengusulkan koreksi timnya. Telah dibuat draft Keputusan Presidennya (Keppres)," katanya.
Mantan ketua tim penanggulangan lumpur Lapindo ini menegaskan, Keppres bakal ditandatangani Presiden Jokowi usai kunjungan ke Jepang dan China. Setelah tim dibentuk, pemerintah bakal berunding dengan Minarak Lapindo guna membicarakan jaminan tersebut.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Daftar 4 Perusahaan Debitur LPEI Diduga Lakukan Korupsi, Ada Perusahaan Sawit hingga Batubara
Total pinjaman 4 perusahaan ekspor tersebut mencapai Rp2,5 triliun.
Baca SelengkapnyaBareskrim Limpahkan Berkas TPPU Panji Gumilang ke Kejagung
Panji diduga memakai dana yayasan untuk kepentingan pribadinya.
Baca SelengkapnyaSetoran Pajak Kripto Capai Rp539 Miliar, Indodax Sumbang Rp200 Miliar
Laporan Kementerian Keuangan mencatat total pajak transaksi kripto dari 2022 hingga 2024 mencapai Rp539,72 miliar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
BRI Danareksa Sekuritas Incar Dana Kelolaan Rp300 Miliar di 2024, Begini Strategi Diterapkan Perusahaan
Laksono menyebut, layanan dalam aplikasi Brights milik perseroan pada tahun ini akan didukung dengan rencana kerja sama bersama 20 Manajemen Investasi (MI).
Baca SelengkapnyaOTT KPK di Labuhanbatu Terkait Korupsi Pengadaan Barang & Jasa, Bupati Erik Adtrada Ritonga Ikut Terjaring
Nawawi belum memberikan keterangan lebih lanjut soal sektor pengadaan barang dan jasa yang menyeret bupati Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaSiap-Siap Jaksa Agung Bakal Bongkar 2 BUMN Dana Pensiun Bermasalah ke Publik
2 Perusahaan BUMN tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung.
Baca SelengkapnyaTak Kalah Indah dari Kawah Ijen, Intip Pesona Sungai Kalipait Bondowoso Mengalir Membelah Hutan dan Tebing Batu
Airnya sangat jernih hingga membuat dasar sungai tampak jelas
Baca SelengkapnyaBupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga Terjaring OTT KPK atas Kasus Suap
KPK mengumumkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaMengenal Sosok Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi yang Curi Perhatian saat Debat Cawapres
Ia tengah jadi sorotan saat kerah baju Menteri investasi ini terlihat ditarik Prabowo saat debat cawapres semalam.
Baca Selengkapnya