Merdeka.com - Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Supriyanto menyebut bahwa nasabah bank daerah bukan hanya dari kalangan pelaku UMKM. Khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng yang melayani sektor lain yakni perusahaan ritel swasta, perhotelan, jalan tol dan multi finance.

"BPD ini kan juga melayani non UMKM seperti ritel swasta di daerah," kata Supriyanto dalam diskusi program Power Lunch CNBC Indonesia, Kamis (30/7).

Sebagaimana diketahui BPD Jateng mendapatkan titipan dana pemerintah sebesar Rp2 triliun. Dana pemerintah ini diberikan dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Bagi BPD Jateng, bantuan dana ini bisa memperbaiki likuiditas bank, portofolio dan kapasitas keuangan perbankan.

Di masa pandemi ini para nasabah BPD Jateng banyak yang terdampak. Salah satunya sektor pariwisata. Proyek pembangunan jalan tol dan perusahaan multi finance juga terdampak. Jika sektor tersebut tidak diberikan relaksasi kredit ancaman dampak turunan bisa terjadi.

"Kalau enggak (dibantu) nanti akan ada dampak turunan," kata dia.

Hati-Hati Restrukturisasi Kredit

Meski begitu perlu juga bagi perbankan berhati-hati dalam memberikan restrukturisasi kredit. Jangan sampai malah disalahgunakan.

"Bank punya kewajiban memilih siapa yang dapat kategori terdampak," kata dia.

Lagi pula, restrukturisasi ini berupa relaksasi pembayaran kewajiban nasabah kepada bank. Dalam POJK 11/2020 aturan ini hanya berlaku selama satu tahun. Sehingga tenor kredit yang direalisasi hanya berlaku satu tahun sampai Maret 2021.