Asal sesuai aturan, pemerintah setuju upah buruh naik 50 persen

Senin, 19 Agustus 2013 21:30 Reporter : Yulistyo Pratomo
Asal sesuai aturan, pemerintah setuju upah buruh naik 50 persen Muhaimin Iskandar. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar, menyatakan pemerintah bisa saja menyetujui tuntutan kaum buruh yang meminta gaji dinaikkan hingga 50 persen pada tahun 2014. Namun, langkah itu dilakukan jika sesuai dengan aturan dan hasil survei di daerahnya masing-masing.

"Sebetulnya aturannya sudah jelas, kenaikan upah berdasarkan survei daerah," kata Muhaimin di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (19/8).

Dia melanjutkan, tidak ada unsur keberatan yang dirasakan pemerintah jika memang pembahasan memenuhi aturan yang berlaku. Terlebih, jika hasil survei memang menyebutkan gaji buruh harus naik hingga 50 persen.

"Asal surveinya begitu (naik 50 persen) ya silakan," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Nining Elito menegaskan, serikat buruh menolak formulasi penentuan upah buruh yang ditetapkan pemerintah. Buruh meminta pemerintah menaikkan upah buruh jauh di atas angka inflasi yang dalam RAPBN 2014 ditetapkan sebesar 4,5 persen.

"Buruh menuntut kenaikan upah minimal sebesar 50 persen. Bukan 20 persen atau senilai inflasi," ujar Nining kepada merdeka.com di Jakarta.

Menteri Perindustrian MS Hidayat meminta buruh yang menuntut kenaikan upah memikirkannya dengan kepala dingin. Apalagi, tahun depan sudah dipastikan upah naik, tapi tidak akan sampai 50 persen seperti tuntutan sebagian serikat pekerja.

Kenaikan upah tahun depan sudah disepakati berdasarkan tingkat inflasi. Sesuai Postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014, inflasi dipatok 4,5 persen.

Sehingga, kenaikan upah berdasarkan 4,5 persen ditambah hasil diskusi buruh-pengusaha di forum tripartit soal persentase Komponen Hidup Layak (KHL). Kemungkinan, angka maksimal kenaikan upah sebesar 20 persen.

Dari kalangan pengusaha, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Raja Sapta Oktohari meminta agar pemerintah tidak cepat-cepat menaikkan upah buruh.

"Kalau saya lihat, pemerintah jangan terlalu cepat buat keputusan. Kita ini masih banyak banget permasalahan, masih ada beban berat. Tolong jangan ditambah-tambah lagi," kata Okto saat ditemui di Kongres Diaspora Indonesia II, Jakarta.

Diakuinya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyejahterakan buruh. Namun, bukan berarti harus menggunakan cara yang membebani pelaku usaha. [bmo]

Topik berita Terkait:
  1. Upah Buruh
  2. Muhaimin Iskandar
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini