AS Butuh Waktu 2,5 Tahun Beri Pembebasan Bea Masuk ke RI
Merdeka.com - Amerika Serikat (AS) sempat menahan pemberian fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) kepada Indonesia selama 2,5 tahun, tepatnya sejak Maret 2018. Padahal, sejak 1980 Indonesia sudah menjadi langganan penerima fasilitas pembebasan bea tarif masuk tersebut, dan telah diperpanjang sebanyak 15 kali.
Duta Besar RI untuk AS Muhammad Lutfi menjelaskan, banyak sekali permasalahan yang membuat negosiasi ini harus tertunda 2,5 tahun. Terutama karena cara pandang dalam berdagang Indonesia yang ruwet dan ketinggalan zaman.
"Jadi kalau saya melihat dari item-nya itu kalau tidak salah ada 9 item yang bikin sakit kepala semuanya. Itu karena Pemerintah Amerika kalau saya boleh kasih contoh, mereka kesel juga," ujar Lutfi, seperti dikutip Selasa (3/11).
"Indonesia juga jago membuat permasalahan yang perlu dipermasalahkan. Dan ini adalah bagian dari perdagangan masa lalu," dia menekankan.
Mantan Menteri Perdagangan ini menyatakan, Pemerintah RI kala itu masih memakai pola pikir perdagangan sebagai persaingan. Padahal saat ini Amerika Serikat telah menekankan prinsip kolaborasi dalam kerjasama dagang.
"Misal contohnya di holtikultura. Setelah kita lihat contoh, mereka mau jual kentang. Kentangnya ini dipakai sama industri. Sama kita itu disusah-susahin karena ini masalah persaingan," kata Lutfi.
"Setelah kita hitung mereka mau jual kentang berapa, ini saya tidak bercanda, kentang yang mereka mau jual ke Indonesia itu nilainya USD 1 juta. Jadi kira-kira Rp 14 miliar. Mau dimakan sama 270 juta rakyat Indonesia. Saya dalam hati saya, kenapa ya kok kita ribut masalah kek gini," ungkapnya sembari terkekeh.
Menurut dia, masalah seperti itu merupakan warisan masa lalu, yakni bersaing dalam perdagangan. Atau menurut istilah yang dipakai Lutfi, kalau bisa membeli sesedikit mungkin, dan menjual sebanyak mungkin.
"Itu masa lalu. Yang kita musti hadapi sekarang ini adalah era kolaborasi, kita musti sama-sama memastikan persamaan tersebut," pungkas dia.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ini 6 Syarat Pemilih dalam Pemilu 2024 Sesuai Undang-Undang, Ketahui Batas Waktu Memilih di TPS
Berikut enam syarat pemilih dalam Pemilu 2024 sesuai dengan Undang-Undang berlaku.
Baca SelengkapnyaApa Arti Pemilu? Ketahui Asas & Dasar Penyelenggaraan Pemilihan di Indonesia
Apa arti pemilu? Berikut penjelasannya secara rinci.
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Gerak Cepat, Pemerintah Bahas Anggaran Makan Siang Gratis Program Prabowo-Gibran Pekan Depan
Airlangga mengatakan belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis tersebut.
Baca SelengkapnyaBebas Visa Bukan Solusi Tingkatkan Kunjungan Turis Asing ke Indonesia, Ini Alasannya
Sudah seharusnya Indonesia adaptif dalam melihat pergeseran perilaku wisatawan global.
Baca SelengkapnyaPesan Megawati: Pilih Ganjar-Mahfud, Paket Komplit dan Sreg di Hati Kita
Pesan Megawati: Pilih Ganjar-Mahfud, Paket Komplit dan Sreg di Hati Kita
Baca SelengkapnyaBeras Impor 500.000 Ton Masuk Indonesia Mulai Januari 2024, Asalnya dari Thailand dan Pakistan
Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi memaparkan, proses importasi beras ini masih berasal dari negara-negara langganan Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaGiliran Beras Naik Teriak-teriak, Petani 'Gaji PNS Naik, UMR Naik Kami Diam'
Belakangan ini harga beras melambung tinggi, masyarakat semakin tercekik usai kenaikan yang signifikan.
Baca Selengkapnya