Apindo: UKM Mengeluh Barang di e-Commerce Masih Dikuasai China, Harga Sangat Murah
Merdeka.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani mengatakan, pelaku usaha kecil menengah (UKM) serta industri kecil menengah (IKM) mengeluhkan maraknya barang impor beredar di toko online (e-commerce), khususnya yang berasal dari China. Barang asal Negara Tirai Bambu tersebut dijual dengan harga murah.
"Kami melihat masih banyak keluhan barang-barang dari luar khususnya Tiongkok, itu masih dijual dalam platform dengan harga yang sangat murah," ujar Haryadi dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (9/12).
Hariyadi mengatakan, pemerintah sudah membuat kebijakan penetapan bea masuk sebesar 7,5 persen untuk barang dengan nilai di atas USD75, namun belum berhasil menekan peredaran barang impor. Maka dari itu, pemerintah diminta mencermati permasalahan tersebut agar tercipta persaingan usaha yang adil.
"Jadi jangan sampai ada ketidakadilan lah gitu ya, jadi jangan ada sampai yang melakukan dumping atau melanggar aturan-aturan sehingga dia bisa menjual dengan sangat murah padahal harusnya tidak seperti itu," katanya.
Bantuan untuk UKM
Hariyadi menambahkan, catatan untuk pemerintah, yaitu prioritas peningkatan akses broadband dan kualitas layanan untuk mendorong adopsi teknologi digital oleh UKM dan IKM. Kemudian membantu agar pelaku usaha kecil tersebut untuk meningkatkan daya saing dengan berbisnis secara digital, legal, dan berorientasi global melalui pendampingan terstruktur dan terukur.
Bersamaan dengan itu, koordinasi dan sinkronisasi juga perlu dilakukan antar instansi, sektor privat, dan dunia akademik. Hasilnya nanti bisa dirancang program untuk memberdayakan UMKM.
"Dan juga akses untuk pembayaran elektronik, akses untuk pasar ini juga perlu didukung," sebut Hariyadi.
Dia menambahkan, pemerintah harus memperluas akses domestik dan internasional terhadap investasi secara terbuka bagi semua sumber dan jenis modal. Hal ini agar UKM maupun IKM diuntungkan dari akses yang lebih luas terhadap alat pembiayaan mikro secara online.
"Layanan pemerintah secara elektronik (e-government) juga perlu diperluas agar lebih banyak UKM bergerak naik dalam tingkat penggunaan digital," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota DPR: Lindungi UMKM dari Serbuan Produk Impor, Khususnya dari China
Amin AK berpendapat ada pelanggaran yang dilakukan TikTok dengan menyatukan layanan e-commerce dan media sosial.
Baca SelengkapnyaPedagang Pasar Kranggan Ngeluh Kemunculan e-Commerce, Ganjar: Nanti Kita Ajari Cara Jualan Online Ya
Jika terpilih sebagai presiden dia akan coba mengatur bagaimana kehadiran e-commerce tidak mematikan usaha pedagang konvensional.
Baca SelengkapnyaAjak UKM Cirebon untuk Gabung di Kanal ‘Harbolnas’, Lazada Berkomitmen Dukung Penjual Fesyen Lokal
Ratusan UKM fesyen yang tergabung dalam Mall UKM Cirebon memiliki toko digital dan berjualan di Lazada.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah
Khusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca SelengkapnyaPameran Perdagangan Terbesar di China Sepi, Pedagang Ngeluh: Harga Barang Kami Semurah Kol di Pasar
Eksportir dan pedagang di pameran perdagangan besar China mengeluhkan sepinya pembeli akibat ketidakpastian global.
Baca SelengkapnyaKisah Nasabah PNM Mekaar, Ambil Kredit Rp5 Juta Kini Bisa Ekspor Produk Hingga ke Malaysia dan Brunei Darussalam
Jokowi menegaskan, pembukaan akses tersebut yang perlu didorong pada UMKM. Sehingga menciptakan peluang-peluang pasar baru bagi produknya.
Baca SelengkapnyaLewati Jembatan Mengerikan, Begini Penampakan Markas KKB Kini Dikuasai TNI, Banyak Barang Berbahaya
Prajurit TNI berhasil kuasai markas KKB hingga temukan barang berbahaya. Simak informasi berikut.
Baca SelengkapnyaKunjungi Ponpes Girikusumo Asuhan KH Munif Zuhri, Hendi Beri Materi Santripreuner
Hendi mengajak para santri untuk memahami peluang usaha yang ada pada aktivitas pengadaan barang / jasa pemerintah.
Baca SelengkapnyaKementerian Perhubungan Izinkan PT KCI Impor KRL dari China, Ini Alasannya
Untuk pengadaan impor KRL, PT KCI telah mengantongi dana sekitar Rp8,65 triliun.
Baca Selengkapnya