Apindo Sebut Kenaikan UMP 2021 Tingkatkan Risiko Kepailitan Usaha
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyayangkan keputusan sejumlah pemerintah daerah yang tetap menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021. Sebab, keputusan itu dinilai berisiko meningkatkan kepailitan usaha di tanah air, menyusul kinerja perekonomian global belum sepenuhnya pulih.
"Kita lihat ada beberapa daerah yang menaikkan UMP 2021. Sehingga ini meningkatkan risiko juga akan kepailitan usaha di tahun depan. Khususnya apabila kondisi ekonomi global belum baik," paparnya dalam webinar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2021, Kamis (26/11).
Terlebih, menurut Shinta, saat ini iklim investasi daya saing investasi di Indonesia masih tertinggal di kawasan Asia Tenggara. Hal ini tak lepas dari mahalnya biaya penyiapan pra sarana dan sarana penunjang kegiatan berusaha.
"Seperti biaya harga tanah, upah, logistik, dan air yang menjadi termahal di Asia Tenggara. Sedangkan, harga gas dan listrik Indonesia tertinggi nomor 2 di Asia Tenggara," paparnya.
Maka dari itu, saat ini investor asing enggan untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. "Karena, Indonesia tidak berpihak kepada perluasan kegiatan usaha maupun investasi," tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyebut ada satu provinsi yang kembali menaikkan upah minimum provinsi (UMP) di tahun depan, yakni Provinsi Bengkulu. Dengan penambahan ini, maka total yang menaikkan upah di 2021 menjadi sebanyak enam provinsi, dari sebelumnya hanya lima provinsi.
"Ada enam provinsi yang menetapkan UMP 2021 lebih tinggi dari 2020," ujar Menteri Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI secara virtual, Rabu (25/11).
Adapun keenam provinsi tersebut yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Bengkulu. Sementara itu, ada 27 provinsi lainnya yang tak menaikkan UMP di tahun depan. Satu provinsi, yakni Gorontalo belum menetapkan kebijakan UMP di tahun mendatang.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Apresiasi Pj Gubernur Kaltim untuk Perkembangan Ekonomi di Penajam Paser Utara
Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu contoh perkembangan yang sangat cepat di bidang ekonomi salah satunya UMKM.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaTernyata, Kenaikan PPN 12 Persen Jadi Tertinggi di Asia Tenggara
Kenaikan PPN dengan menggunakan single tarif dapat menyebabkan semakin menurunnya daya saing industri.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas
Peran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.
Baca SelengkapnyaBegini Upaya Pemerintah Atur dan Awasi Perdagangan Aset Kripto di Tanah Air
Peraturan aset kripto dituangkan dalam Permendag No. 99/2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto.
Baca SelengkapnyaDianggap Ambisius, Ganjar Tetap Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen
Kepastian hukum mempermudah jalan menuju pertumbuhan ekonomi 7 persen.
Baca SelengkapnyaPemudik Diprediksi Mencapai 193,6 Juta, Setara Jumlah Populasi Beberapa Negara Eropa
Pengelolaan arus lalu lintas tidak hanya mengarah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur saja.
Baca SelengkapnyaPidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan
Pidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan
Baca SelengkapnyaPencapaian UNDP Dukung Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Sepanjang 2023
UNDP berkomitmen untuk memperdalam kolaborasi dan memperluas partisipasi dalam mencapai kemajuan di bidang energi dan pembangunan.
Baca Selengkapnya