Merdeka.com - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyatakan rencana pemerintah berkukuh mengatur pekerjaan dapat dialihdayakan (outsource) hanya kepada lima jenis saja mustahil dilakukan. Hal itu akan membuat beberapa sektor industri yang bersifat labour intensif kolaps seketika.

Sofjan menyatakan pemahaman pemerintah mengenai outsource agak membingungkan. Padahal praktik ini sudah berlangsung lama. Bila sekarang langsung dibatasi maka beberapa sektor yang sehat akan kesulitan berproduksi.

"Kemarin saya sudah bicara dengan pengusaha otomotif. Mereka bingung, selama ini mengoutsource pengerjaan jok mobil. Apa itu mau ditutup, bayangkan berapa yang kehilangan pekerjaan," ujarnya seusai Seminar Bank Dunia di Jakarta Selatan, Rabu (10/10).

Pekan lalu Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menegaskan pihaknya hanya mengizinkan lima pekerjaan tambahan, sesuai aturan UU nomor 13/2003, meliputi cleaning service, jasa keamanan, transportasi, catering, dan usaha pembantu pertambangan. Cak Imin, panggilannya, mengaku siap menindak jasa penyedia outsource yang menyalurkan pekerja di luar lima jenis itu.

Sofjan menilai beberapa industri terutama manufaktur yang paling merasakan dampak aturan itu. Dia menilai pemerintah hanya berusaha populis dan tidak membebankan semua hal kepada pengusaha.

"Dipikirnya pengusaha itu bisa membayar semua, padahal kita saat ini harus juga memikirkan peningkatan kapasitas produksi dan sebagainya," kata Sofjan.

Ketua Apindo itu menegaskan bakal menggunakan momen pertemuan tri-partit pemerintah, pengusaha, dan buruh di besok untuk menjelaskan mengapa beberapa sektor seperti industri kreatif masih membutuhkan sistem alih daya.

Terkait tuntutan buruh pada mogok nasional pekan lalu soal peningkatan upah, Sofjan mengaku pengusaha tidak keberatan. "Saya setuju kalau naik, tapi tentu tidak gila-gilaan seperti tahun lalu," ungkapnya.