Merdeka.com - Sistem kerja outsourcing kini menjadi hal yang paling dihindari bagi para pencari kerja. Hal ini lantaran di Indonesia, sistem outsourcing identik dengan jam kerja yang tidak jelas, dan pembayaran upah yang di bawah rata-rata.

Wakil Sekretaris Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Iftida Yasar menegaskan padahal, sistem alih daya banyak mengurangi pengangguran seperti yang terjadi di India. 

"Yang penting orang kerja, gajinya berapa saja, kalau dia sudah kerjakan ada jaminan tenaga kerja dari pemerintah. Secara natural orang akan berusaha menjadi lebih baik lagi. Tidak mungkin dia kerja yang itu-itu saja, tetapi jangan di brainwash agar jangan kerja outsourcing," ujarnya dalam diskusi outsourcing di Kantor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (1/7).

Dia mengakui adanya stigma bahwa bekerja di outsourcing bagaikan sapi perah, membuat para pencari kerja lebih memilih menganggur daripada bekerja dengan sistem outsourcing. "Untuk negara seperti Indonesia yang jumlah penduduknya banyak, tidak perlu terlalu anti terhadap outsourcing."

Dia membandingkan pekerja di Indonesia dengan di India, yang saat ini masih banyak masyarakat yang dalam kesulitan atau miskin. Di India, tidak ada pemikiran pekerjaan itu hina."Yang tidak kerja itu yang hina," katanya.

Selain itu, walaupun di Jepang ada tunjangan pengangguran selama 3 bulan. Tetapi, selepas itu, masyarakat harus bekerja berbagai profesi apapun."Di sana orang bunuh diri karena nganggur. Kita, nganggur cuek-cuek saja."

Dia berharap pemerintah yang akan datang, bisa melihat outsourcing, dalam perspektif perluasan kesempatan kerja. "Kalau terjadi penyalahgunaan, ya pemerintah mendatang harus lebih kuat mengawasi. Terutama kompetensi dinas-dinas yang ada di daerah," katanya.