Merdeka.com - Pandemi Covid-19 membuat industri perbankan goyah, terutama bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam menghadapi kredit macet nasabah terdampak wabah. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah mengatakan, saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pondasi BPR.

"OJK terus memperkuat pondasi BPR dengan membuat Apex," kata Halim dalam Webinar bertajuk 'New Normal dan Mitigasi Bisnis Perbankan Saat Wabah Covid-19' di akun YouTube LPS_IDIC Official, Jakarta, (10/6).

Secara teknis, Apex akan membantu bank yang lemah (goyah) dengan memberikan bantuan dana menjadi cooling five. Anggota BPR bisa memberikan Apex dengan kontribusi dan iuran. Hal ini kata Halim sudah berlaku di beberapa bank. Misalnya BJB yang memiliki banyak BPR di dalamnya.

Begitu juga dengan bank swasta. Beberapa bank swasta memiliki keterlibatan dengan Apex BPR. Sehingga, OJK lebih banyak mengarahkan bank untuk melakukan merger dan konsolidasi.

"Demikian juga OJK mendorong langkah merger dan konsolidasi," tandasnya.

Sebelumnya, Halim mengatakan, selama pandemi corona, pihaknya telah menurunkan tingkat bunga pinjaman (TBP) sebanyak 3 kali pada 24 Januari, 23 Maret dan 27 Mei 2020. Hingga akhir bulan Mei total kumulatif penurunan sebesar 75 bps untuk rupiah dan 25 bps untuk valas terhadap posisi akhir Desember 2019.

"Saat ini TBP Bank Umum rupiah dan valas sebesar 5,5 persen dan 1,5 persen. Sedangkan TBP untuk BPR sebesar 8 persen," kata Halim dalam Webinar bertajuk 'New Normal dan Mitigasi Bisnis Perbankan Saat Wabah Covid-19' di akun YouTube LPS_IDIC Official, Jakarta, (10/6).

Selain itu, LPS juga menurunkan denda keterlambatan premi menjadi nol persen yang mulai berlaku pada bulan Juli hingga akhir tahun 2020. "Jadi kalau perbankan terlambat (membayarkan premi) tidak apa-apa karena dendanya nol persen," kata Halim.

Sementara itu, peran LPS dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat Covid-19 disesuaikan dengan PP Nomor 23 tahun 2020, di mana Bank Peserta mengalami permasalahan dan diserahkan penangananya kepada LPS. "LPS (akan) mengutamakan pengembalian dana pemerintah," kata dia.