Merdeka.com - PT Angkasa Pura I (Persero) mendapat protes terkait pelaksanaan tender pembangunan gedung terminal dan sarana penunjang (paket 3)di Bandar Udara Ahmad Yani Semarang. Angkasa Pura I dituding tidak menerapkan transparansi dan berpihak pada salah satu peserta.

Peserta tender dari PT Darma Perdana Muda Catur Riyadi mengatakan, Angkasa Pura I harusnya membuka semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa kepada semua peserta. Namun, kenyataannya proses tender ini dilakukan secara terbatas.

"Selama ini belum pernah terjadi lelang terbatas, umumnya dilakukan lelang terbuka. Sedangkan lelang nilai di atas Rp 1 triliun tidak pernah ditemui lelang terbatas," ujar Catur dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/10).

Dia mengatakan, pemerintah telah membuat perangkat peraturan yang ketat dan rinci terkait pelaksanaan lelang proyek yang dibiayai uang negara. Aturan itu dimaksudkan agar pengadaan bisa dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Jika semua aturan itu diikuti, hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

"Pada kenyataannya, meskipun cara pengadaan barang atau jasa telah diatur secara ketat dan rinci masih terdapat banyak penyimpangan pengadaan barang dan jasa yang terjadi. Seperti yang terjadi di PT Angkasa Pura I, pekerjaan yang seharusnya dilakukan dengan pelelangan umum ternyata dilakukan dengan pelelangan terbatas," jelasnya.

Lebih lanjut, Catur mengatakan, pihaknya meminta pemerintah melakukan pengendalian, pengawasan atau pun pemeriksaan dalam pelaksanaan lelang PT Angkasa Pura I. Terutama mengenai dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran UU Antimonopoli.