Antisipasi Resesi, Pemerintah Jor-joran Salurkan Bansos Hingga Akhir Tahun
Merdeka.com - Dampak pelemahan ekonomi global mulai terasa di Tanah Air. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa sektor sudah mulai terjadi, seperti industri tekstil dan alas kaki. Bila kondisi ini terus berlanjut ke berbagai sektor lain, maka pemerintah harus segera mengambil tindakan.
Menanggapi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah telah berupaya menahan dampak krisis global. Instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini telah banyak digunakan untuk menahan berbagai gejolak ekonomi global.
"Belanja negara akan mengalami peningkatan dalam 2 bulan terakhir. Ini tentu akan meningkatkan perekonomian untuk menahan gejolak," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Kamis (3/11).
Sepanjang tahun ini, dia membeberkan APBN telah banyak digunakan untuk memberikan bantuan sosial (bansos) dalam banyak program. Mulai dari tambahan bansos pemerintah untuk masyarakat miskin, bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng, bantuan subsidi upah (BSU) untuk pekerja dengan gaji dibawah Rp 5 juta.
"Ini semua akan dieksekusi sampai akhir tahun ini," kata dia.
Begitu juga dengan berbagai stimulus dari pemerintah. Dalam hal ini, Sri Mulyani mengatakan pemberian stimulus menyesuaikan dengan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun ini. Misalnya bekerja sama dengan kementerian/lembaga (KL) untuk memulihkan sektor pariwisata, manufaktur dan sebagainya.
Caranya dengan meningkatkan belanja APBN untuk mendorong kebangkitan dari sektor tersebut. Di tingkat pemerintah pusat, sampai akhir tahun masih 40 persen anggaran yang harus dibelanjakan.
"Ini akan menambah agregat demand. Demikian juga dengan langkah spesifik untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang libur natal dan tahun baru yang akan segera dieksekusi," kata dia.
Untuk itu demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, APBN tahun 2023 telah dirancang untuk tetap mengawal pemulihan ekonomi nasional. Program-program prioritas akan terus dilanjutkan tahun depan. Semisal pembangunan infrastruktur, anggaran bansos dan berbagai insentif yang diberikan langsung kepada targetnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mengungkap Alasan Bank Indonesia Kembali Tahan Suku Bunga Acuan di Februari 2024
Keputusan mempertahankan suku bunga acuan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah.
Baca SelengkapnyaIni Sumber Dana BLT yang Bakal Diterima 18,8 Juta Keluarga, Nilainya Rp200.000 per Bulan
Selama beberapa tahun terakhir, APBN disiapkan sebagai shock absorber untuk menjaga perlindungan ekonomi Indonesia.
Baca SelengkapnyaBank Indonesia Kembali Tahan Suku Bunga Acuan, Ternyata Ini Alasannya
Perry mengatakan, keputusan mempertahankan suku bunga acuan ini untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya ketidakpastian global.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Prabowo-Gibran Menang pilpres, Kadin: Kondisi Harus Tetap Stabil dan THR Cair Pekan Depan
Kondisi ini yang menjadi kunci utama stabilitas ekonomi menjelang pencairan THR
Baca SelengkapnyaKondisi Ekonomi 2024 Masih Suram, Sri Mulyani Bongkar Penyebabnya
Walau begitu, perekonomian Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan di angka 5,05 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi: Di Tengah Krisis Dunia Bertubi-tubi, Perekonomian Kita Cukup Kokoh
Dalam menghadapi ketidakpastian global, Jokowi menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ungkap Merdeka Finansial Bukan Sekedar Impian Bagi Perempuan
Menteri Bintang mengatakan perempuan adalah kekuatan bangsa yang akan menentukan pembangunan Indonesia di masa depan.
Baca SelengkapnyaBPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos
Padahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.
Baca SelengkapnyaBank Indonesia Putuskan Tahan Suku Bunga Acuan di Level 6 Persen
kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Baca Selengkapnya