Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah tengah meninjau sejumlah undang-undang (UU) terkait dengan stabilitas sistem keuangan. Upaya itu dilakukan untuk mencegah terjadinya krisis di sektor keuangan akibat dari pandemi covid-19.

Adapun sejumlah UU yang tengah di-review adalah UU Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), hingga UU Keuangan Negara.

"Semuanya akan kita lihat, apakah struktur perundang-undangan ini kita mampu merespons kondisi krisis yang unpredicted ini," kata dia di Jakarta, Selasa (25/8).

Pemerintah mengaku bersiap untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang belum tercantum dalam UU tersebut. Kendati demikian, upaya ini tetap akan dilakukan dengan sangat hati-hati.

"Kalau kita melihat keseluruhan, harus dilihat dan direview secara hati-hati, maka kita harus mulai menunjukkan langkah-langkah persiapan yang diperlukan seandainya ada persoalan yang berkembang, dan ternyata enggak bisa disampaikan dalam peraturan perundang-undangan yang ada," jelas dia.

Kondisi Luar Biasa Imbas Corona

Bendahara Negara ini menambahkan, kondisi saat ini merupakan keadaan luar biasa sehingga dibutuhkan langkah yang luar biasa pula. Untuk itu, pemerintah akan terus melakukan koordinasi dalam KSSK bersama dengan BI, OJK, maupun LPS.

"Kalau kita mau lakukan, dan langkah hukum belum mencukupi, kita harus sudah mulai melakukan identifikasi dan langkah-langkah untuk bagaimana apabila diperlukan, yaitu langkah-langkah dimana landasan hukum belum memadai tetapi harus dilakukan," ungkapnya.

Sebagai informasi saja, pemerintah sudah lebih dulu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka penanganan pandemi covid-19. Perppu ini sudah disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020.

"Perppu 1 /2020 yang sudah menjadi UU 2/2020, sebenarnya kalau dilihat dari sisi antisipasi atau forward look pandemi covid dampak pada sektor keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan menjadi dua isu utama yang terus menerus kita akan pantau dan kelola," pungkas dia.