Anies Baswedan: Kemacetan di Jakarta Akibat Moda Transportasi Tidak Terintegrasi
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut bahwa kemacetan di Jakarta terjadi karena sistem moda transportasi belum terintegrasi dengan baik. Pada 2017 lalu saja, Tromptom Traffic Index menempatkan Jakarta sebagai kota termacet nomor 4 di dunia.
Anies menyebut, selama ini pengelolaan lalu lintas berjalan masing-masing. "Selama ini yang terjadi adalah tidak ada pengelolaan jadi satu," kata Anies di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Jumat (10/1).
Anies menegaskan saat ini Pemrov DKI hanya mengelola jalan. Sedangkan stasiun dikelola PT KAI (Persero). Bus yang lewat jalan kelola PT Transjakarta. Satu lagi, angkutan ojek online dikelola masing-masing perusahaan.
Untuk itu, Pemprov DKI lewat PT MRT Jakarta (Perseroda) bekerja sama dengan Kementerian BUMN lewat PT KAI mendirikan perusahaan patungan bernama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek. Di perusahaan ini Pemprov DKI memiliki saham sebanyak 51 persen.
Perusahaan baru ini bakal dibawah kendali Pemprov. Alasannya, pengelolaan tata ruang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sementara tata kelola transportasi bagian dari tata ruang daerah.
Integrasi Subsidi
Ketika tata transportasi tidak sinkron dengan tata ruang, kata Anies, maka melahirkan masalah, yakni kemacetan. Maka, tata transportasi dikelola Pemda agar mencerminkan tata ruang. "Nah sekarang jadi satu, kendalinya ada di Pemprov," kata Anies.
Dengan adanya sistem integrasi ini, bukan hanya mengatasi masalah kemacetan. Tetapi juga mengintegrasikan subsidi yang diberikan pemerintah.
Bila saat ini subsidi diberikan ke tiap moda transportasi, maka diharapkan subsidi pemerintah masuk dari pintu yang sama. Artinya akan ada kemungkinan penghematan pemberian subsidi.
"Kalau nanti cost terintegrasi dan subsidinya pun terintegrasi, harapannya nanti bisa menghemat subsidi," kata Anies mengakhiri.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penumpang TransJakarta Tembus 30,93 Juta Sepanjang Januari 2024
BPS DKI Jakarta mencatat penumpang TransJakarta mencapai 30,93 juta orang di Januari 2024
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan
Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cara Pemkot Denpasar Raih Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Saat Anggaran Terbatas
Sumara Putra menyampaikan hal tersebut saat membacakan rekomendasi DPRD Kota Denpasar terhadap LKPJ Wali Kota Denpasar tahun anggaran 2023.
Baca SelengkapnyaStatus Pandemi Dicabut, Pemprov DKI Sesuaikan Biaya Sewa Rusun
Pemprov DKI Jakarta meyakini kembalinya tarif sewa rusun adalah langkah tepat.
Baca SelengkapnyaBenarkah Pemerintah akan Naikkan Pajak Sepeda Motor? Begini Penjelasan Jubir Menko Luhut
Rencana menaikkan pajak sepeda motor jadi salah satu strategi untuk menekan angka polusi di kota-kota besar seperti Jakarta.
Baca SelengkapnyaBuntut Tahanan Kabur, Kapolsek & Wakapolsek Tanah Abang Dimutasi
Ia dimutasi menjadi Kasubbagrenprogar Bagren Polres Metro Jakarta Pusat. Posisi yang ditinggalkannya itu diisi oleh AKP Acep Atmadja.
Baca SelengkapnyaASN DKI Jakarta Dilarang Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran, Ini Sanksi Diterima Jika Melanggar
Larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik sudah diatur di dalam kebijakan yang ada.
Baca SelengkapnyaKAI Batalkan Perjalanan Kereta Api Akibat Banjir Semarang, Ini Daftar Kereta Terdampak
Calon penumpang yang telah memiliki tiket, bisa melakukan pembatalan tiket di loket stasiun. Nantinya akan dikembalikan 100 persen di luar bea pesan.
Baca Selengkapnya