Merdeka.com - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Putu Supadma Rudana, mempertanyakan mekanisme pinjaman melalui skema dana talangan sebesar Rp3,5 triliun yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) kepada pemerintah. Seperti diketahui, KAI membutuhkan anggaran itu untuk kelangsungan operasional sampai akhir tahun.

"Mekanisme transfer duit dari pemerintah dari Kemenkeu (Kementerian Keuangan) ke KAI gimana modelnya? Karena kalau pemerintah kan tidak boleh bisnis," kata dia di ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (8/7).

Tak hanya itu, Anggota Dapil Bali itu juga mempersoalkan mengenai besaran bunga yang diajukan oleh PT KAI sebesar 2-3 persen dengan tenor tujuh tahun tersebut. Dia pun bingung, model pinjaman yang digambarkan oleh perseroan. "Model pinjaman pemerintah seperti apa. Ini belum muncul kalau istilahnya pinjaman," kata dia.

Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengajukan dana talangan kepada pemerintah sebesar Rp3,5 triliun. Adapun dana talangan tersebut nantinya akan digunakan untuk kinerja operasional Perseroan sampai dengan akhir 2020.

Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo mengatakan, jika usulan ini diterima oleh DPR, maka pihaknya akan bergegas mengajukan fasilitas pinjaman kepada Kementerian Keuangan dengan syarat-syarat pelunasan ringan dan tingkat suku bunga rendah dan berjangka waktu panjang.

Dalam hal ini, nantinya Kementerian Keuangan yang akan menunjuk lembaga apakah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), maupun Lembaga Penjaminan Infrastruktur Indonesia (LPII) dengan total pendanaan sesuai yang dibutuhkan Perseroan.

"Harapannya bisa diberikan bunga berkisar 2 sampai 3 persen. Jatuh tempo harapan kami 7 tahun," kata dia dalam rapat kerja bersama dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (8/7).

Dia mengatakan, tenor yang panjang dikarenakan berbagai pertimbangan perusahaan. Di mana saat ini perseroan juga tengah memanfaatkan kredit modal kerja dalam rangka untuk menutup cash flow bunga perbankan rate 6 sampai 6,5 persen per tahun.

Pertimbangan lainnya, juga tercermin dari data pada 2017, di mana Perseroan juga menerbitkan obligasi berjangka waktu lima sampai tujuh tahun. Kemudian di 2019 juga menerbitkan obligasi Rp2 triliun dengan jangka waktu lima sampai tujuh tahun.

Pemerintah Suntik Rp52 Triliun Untuk 12 BUMN Demi Pulihkan Ekonomi

Pemerintah menggelontorkan dana Rp52,57 triliun bagi 12 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini untuk mempercepat program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari tekanan wabah virus corona baru atau COVID-19.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memaparkan dukungan dana itu akan diberikan kepada 12 BUMN melalui berbagai skema seperti pembayaran subsidi, penyaluran bantuan sosial, hingga penyertaan modal negara (PMN).

"Pemilihan 12 BUMN ini dianggap memiliki pengaruh yang besar terhadap hajat hidup masyarakat," ujar Sri Mulyani usai rapat terbatas mengenai "Penetapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Perubahan Postur APBN Tahun 2020" seperti dikutip dari Antara, Rabu (3/6).

Pemilihan 12 BUMN ini juga dilihat dari kepemilikan aset dan kontribusi yang besar bagi sistem keuangan nasional.

Adapun rincian ke-12 BUMN itu adalah:

1. PT PLN mendapatkan dana pemerintah untuk membayar perpanjangan subsidi diskon listrik, mendapat PMN, dan kompensasi dari piutang pemerintah yang secara akumulasi mencapai Rp45,4 triliun.

2, PT Hutama Karya mendapatkan tambahan PMN Rp7,5 triliun dari sebelumnya Rp3,5 triliun, sehingga total Rp11 triliun.

3. PT KAI mendapatkan tambahan dana talangan Rp3,5 triliun.

4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) mendapatkan PMN sebesar Rp6 triliun untuk program penjaminan kredit modal kerja darurat. Selain itu, BPUI akan mendapat PMN nontunai Rp268 miliar.

5. PTPN akan mendapatkan dana talangan pinjaman modal kerja. Menkeu masih menyisir jumlah dana talangan yang akan diberikan kepada PTPN.

6. PT Permodalan Nasional Madani akan mendapatkan tambahan PMN dari Rp1 triliun menjadi Rp2,5 triliun. Tujuannya untuk penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi) dan kredit mekaar dengan pinjaman di bawah Rp10 juta.

7. PT Garuda Indonesia. Skema bantuan dari pemerintah untuk BUMN ini masih dikaji oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

8. PT Krakatau Steel. Sama seperti Garuda, skema bantuannya masih dikaji Menteri BUMN.

9. PT Perumnas akan mendapatkan dana bantuan Rp659 miliar.

10. PT Pertamina akan mendapat kompensasi dari pemerintah. Menkeu belum memberikan angka pasti mengenai kompensasi tersebut.

11. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC) mendapatkan dukungan PMN Rp500 miliar.

12. Perum Bulog akan mendapatkan dukungan operasi untuk bantuan sosial sebesar Rp10,5 triliun.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, dana talangan bukan merupakan pemberian pemerintah kepada BUMN untuk modal kerja. Tetapi dana talangan merupakan pinjaman yang nantinya harus dikembalikan.

"Dana talangan itu bukan dikasih modal oleh pemerintah. Kalau modal itu PMN. Garuda tidak ada dapat PMN," jelas Arya.

Dia menambahkan, terkait penggunaan dana tersebut diserahkan kepada BUMN yang mendapat alokasi dana talangan. "Namanya pinjaman ya itu hak mereka mau dipakai apa kan karena bukan dana diberikan pemerintah," paparnya.