Anggota Komisi VI Pertanyakan Konsep Dana Talangan Rp 3,5 Triliun KAI

Rabu, 8 Juli 2020 15:38 Reporter : Dwi Aditya Putra
Anggota Komisi VI Pertanyakan Konsep Dana Talangan Rp 3,5 Triliun KAI Gedung DPR. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Putu Supadma Rudana, mempertanyakan mekanisme pinjaman melalui skema dana talangan sebesar Rp3,5 triliun yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) kepada pemerintah. Seperti diketahui, KAI membutuhkan anggaran itu untuk kelangsungan operasional sampai akhir tahun.

"Mekanisme transfer duit dari pemerintah dari Kemenkeu (Kementerian Keuangan) ke KAI gimana modelnya? Karena kalau pemerintah kan tidak boleh bisnis," kata dia di ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (8/7).

Tak hanya itu, Anggota Dapil Bali itu juga mempersoalkan mengenai besaran bunga yang diajukan oleh PT KAI sebesar 2-3 persen dengan tenor tujuh tahun tersebut. Dia pun bingung, model pinjaman yang digambarkan oleh perseroan. "Model pinjaman pemerintah seperti apa. Ini belum muncul kalau istilahnya pinjaman," kata dia.

Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengajukan dana talangan kepada pemerintah sebesar Rp3,5 triliun. Adapun dana talangan tersebut nantinya akan digunakan untuk kinerja operasional Perseroan sampai dengan akhir 2020.

Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo mengatakan, jika usulan ini diterima oleh DPR, maka pihaknya akan bergegas mengajukan fasilitas pinjaman kepada Kementerian Keuangan dengan syarat-syarat pelunasan ringan dan tingkat suku bunga rendah dan berjangka waktu panjang.

Dalam hal ini, nantinya Kementerian Keuangan yang akan menunjuk lembaga apakah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), maupun Lembaga Penjaminan Infrastruktur Indonesia (LPII) dengan total pendanaan sesuai yang dibutuhkan Perseroan.

"Harapannya bisa diberikan bunga berkisar 2 sampai 3 persen. Jatuh tempo harapan kami 7 tahun," kata dia dalam rapat kerja bersama dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (8/7).

Dia mengatakan, tenor yang panjang dikarenakan berbagai pertimbangan perusahaan. Di mana saat ini perseroan juga tengah memanfaatkan kredit modal kerja dalam rangka untuk menutup cash flow bunga perbankan rate 6 sampai 6,5 persen per tahun.

Pertimbangan lainnya, juga tercermin dari data pada 2017, di mana Perseroan juga menerbitkan obligasi berjangka waktu lima sampai tujuh tahun. Kemudian di 2019 juga menerbitkan obligasi Rp2 triliun dengan jangka waktu lima sampai tujuh tahun.

Baca Selanjutnya: Pemerintah Suntik Rp52 Triliun Untuk...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini