Anggota DPR Soroti Kejanggalan Kewajiban Rapid Test Sebelum Naik Pesawat

Rabu, 1 Juli 2020 17:32 Reporter : Merdeka
Anggota DPR Soroti Kejanggalan Kewajiban Rapid Test Sebelum Naik Pesawat Rapid Test. Antara ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Aturan rapid test bagi yang hendak melakukan perjalanan utamanya menuju Jakarta, dipertanyakan sejumlah anggota Komisi V DPR RI. Sebab, ada dugaan komersialisasi rapid test dan swab, mengingat harga test tersebut cukup mahal namun dibutuhkan sebagai syarat melanjutkan perjalanan.

Salah satu yang jadi persoalan yaitu mahalnya harga rapid test hingga swab test Covid-19. Apalagi kewajiban rapid test dan swab test ini diberlakukan bagi calon penumpang yang hendak menggunakan moda transportasi udara saja sedangkan moda transportasi lainnya tidak diperlukan.

"Masalah harga rapid test ini yang semakin hari semakin naik tadinya Rp100.000 akhirnya lama-lama mencapai Rp500.000 bahkan sampai Rp1 juta. Kemudian swab apalagi gitu kan Rp2,5 juta sampai Rp 3,5 juta. Okelah mungkin itu adalah salah satu usaha dari pemerintah untuk masalah pencegahan Covid-19 meluas tapi yang anehnya kenapa bandara saja, kenapa hanya di angkutan udara saja, pesawat saja," kata anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Nurhayati dalam RDP dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR dan Kakorlantas Polri, Rabu (1/7).

Menurutnya, kalau memang tujuannya untuk mencegah penyebaran COVID-19 maka seharusnya pemerintah bisa menerapkan kewajiban rapid test ini kepada penumpang di seluruh moda transportasi yang ada.

"Perpindahan manusia itu kan ada juga di terminal, kereta api, bahkan kapal penyeberangan, kapal laut nah kenapa hanya untuk pesawat. Dan kalaupun misalkan ada satu peraturan harus diberlakukan karena masalah penyebaran COVID-19 ini kenapa harus mahal gitu, pemerintah ini kemana," cecarnya.

Selain itu, Nurhayati juga mempertanyakan kehadiran pihak swasta di bandara saat melayani rapid test tersebut. Menurutnya, pemerintah harusnya menghadirkan layanan rapid test dari pihak pemerintah saja agar harganya bisa ditekan. Untuk itu, Nurhayati menawarkan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut masalah mahalnya harga rapid test ini.

"Kayaknya masalah harga rapid test ini harus ada pansusnya ini," pungkas dia. [idr]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini