Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggota DPR Sebut Pembentukan Kementerian Investasi Tak Selesaikan Masalah

Anggota DPR Sebut Pembentukan Kementerian Investasi Tak Selesaikan Masalah investasi. shutterstock

Merdeka.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mardani Ali Sera menilai rencana pemerintah membentuk Kementerian Investasi hanya memindahkan akar masalah tanpa menyelesaikan masalah. Menurutnya, ada atau tak ada kementerian khusus tidak memberi pengaruh pada investasi selama akar masalah tidak diselesaikan.

"Terkait Kementerian Investasi, jangan buruk rupa cermin dibelah. Ada rumah bocor, sofanya digeser. Memang sofanya tidak basah tapi bocornya tetap," ujarnya dalam diskusi online, Jakarta, Jumat (16/4).

Mardani mengatakan, hingga kini setidaknya ada tiga masalah mendasar untuk menarik investasi masuk ke dalam negeri. Pertama, Indonesia tidak memiliki penegakan hukum yang kokoh.

"Jadi investasi itu bukan karena ada kementerian, bukan karena adanya undang-undang tapi karena penegakan hukumnya punya kekokohan yang stabil, ada korupsi rendah dan ada birokrasi yang melayani. Tiga ini belum ada," jelasnya.

Mardani menceritakan, pada saat pandemi banyak perusahaan Amerika Serikat merelokasi pabrik. Namun tak satu pun yang memilih Indonesia sebagai daerah tujuan berinvestasi.

"Waktu pandemi Amerika Serikat, merelokasi industrinya sebagian besar ke Vietnam, Thailand atau Malaysia nggak ada ke Indonesia. Padahal kita sudah buka pintu, Indonesia for sale, bahasanya. Jadi buat saya ini kesalahan fundamental dalam membedakan mana fakta, mana fenomena, mana akar masalah," tandasnya.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Investasi Mulai Mengalir ke Indonesia, Investor Pantau Hal Ini Usai Pemilu 2024

Investasi Mulai Mengalir ke Indonesia, Investor Pantau Hal Ini Usai Pemilu 2024

Saat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.

Baca Selengkapnya
Kecewa Jadi Tersangka Suap Pengurusan Perkara MA, Dadan Tri Yudianto: Saya Dizalimi

Kecewa Jadi Tersangka Suap Pengurusan Perkara MA, Dadan Tri Yudianto: Saya Dizalimi

“Saya ini seorang pengusaha swasta yang di zalimi. Disaat mendapatkan investasi untuk pengembangan usaha/bisnis, saya dituduh," kata Dadan

Baca Selengkapnya
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024

Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024

Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Menteri Bahlil: Ada Investor Asing Masuk IKN Bawa Uang Rp50 Triliun

Menteri Bahlil: Ada Investor Asing Masuk IKN Bawa Uang Rp50 Triliun

Pemerintah akan membuka investasi untuk asing di IKN pada tahap kedua.

Baca Selengkapnya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.

Baca Selengkapnya
Investasi Manufaktur Indonesia Melonjak Berkat Hal Ini

Investasi Manufaktur Indonesia Melonjak Berkat Hal Ini

Kerap kali peraturan atau regulasi yang sudah diputuskan di level pusat tidak dapat dijalankan di level daerah karena alasan-alasan tertentu.

Baca Selengkapnya
Jokowi Klaim Banyak Investor Antre Mau Bangun IKN: Tapi Disaring Sesuai Kebutuhan

Jokowi Klaim Banyak Investor Antre Mau Bangun IKN: Tapi Disaring Sesuai Kebutuhan

Pemerintah melakukan verifikasi dan penyaringan investor sesuai kebutuhan di IKN.

Baca Selengkapnya
Misi AHY Bersih-Bersih Kementerian ATR/BPN: Bidik Sengketa Tanah & Beri Kenyaman Investor

Misi AHY Bersih-Bersih Kementerian ATR/BPN: Bidik Sengketa Tanah & Beri Kenyaman Investor

Langkah ini perlu dilengkapi dengan memberikan kepastian hukum

Baca Selengkapnya
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi

DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi

Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.

Baca Selengkapnya