Anggota DPR Sebut Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Jauh dari Harapan

Kamis, 28 Januari 2021 18:33 Reporter : Anisyah Al Faqir
Anggota DPR Sebut Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Jauh dari Harapan nelayan. shutterstock

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, Dedi Mulyadi menilai kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan masih jauh dari harapan. Banyak kebijakan yang telah disepakati terkait konservasi yang dilanggar.

Salah satunya kebijakan ekspor benih lobster (benur) beberapa waktu lalu yang bertentangan dengan prinsip konservasi. Tak hanya benur, kementerian yang dipimpin Sakti Wahyyu Trenggono ini bahkan berencana melakukan ekspor batu karang ke luar negeri.

"Dari kebijakan itu (ekspor benur) saya tidak sepakat, karena bagi saya itu bertentangan dengan prinsip konservasi. Masalah berikutnya juga ada rencana ekspor batu karang yang biasa disimpan di akuarium, saya menolak itu," kata Dedi dalam diskusi daring bertajuk: Masyarakat bahari, Pandemi Covid-19 dan Ancaman Perampasan Ruang Hidup, Jakarta, Kamis (28/1).

Dedi mengatakan, seharusnya laut dijadikan sebagai area konservasi dengan fungsi ekonomi. Bukan sebaliknya, fungsi ekonomi dalam aktivitas konservasi.

Selain itu, dia menilai pengelolaan laut masih belum terintegrasi dengan baik. Banyak aturan tumpang tindih antar kementerian. Semisal yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menentukan jalur tangkap ikan. Dalam kebijakan ini ternyata bertentangan dengan kebijakan kementerian lain yang melakukan aktivitas pertambangan di laut.

"Lagi-lagi ini bertentangan dengan pengelolaan tambang yang dikelola BUMN, PT Timah yang mendapat izin usaha dari Kementerian ESDM," kata dia.

Baca Selanjutnya: Tak Bisa Berjalan Sendiri...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini